Ambon, NusaInaNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon menggelar Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja dengan tema “Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”.
Acara ini berlangsung di Manise Hotel, Senin (15/9/2025), dan resmi dibuka oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Dalam sambutannya, Wali Kota Wattimena menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai mitra strategis penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Menurutnya, penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, partai politik, ormas, LSM, hingga masyarakat pemilih.
“Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu, pemilu adalah instrumen penting untuk memastikan rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara baik. Bawaslu hadir untuk menjamin setiap proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran,” ujar Wattimena.
Ia menyoroti tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di mana masih ditemukan praktik politik uang, serangan fajar, hingga distribusi sembako yang memengaruhi hak pilih masyarakat.
Lebih lanjut, hal tersebut menjadi evaluasi penting agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih berkualitas.
“Kalau masyarakat masih menunggu serangan fajar atau sembako, maka pemilu tidak akan pernah berjalan baik. Kesadaran masyarakat untuk menolak praktik itu adalah kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana perubahan sistem pemilu yang akan memisahkan kembali pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.
Hal ini, katanya, perlu diantisipasi bersama karena akan berdampak pada masa jabatan, penunjukan pejabat sementara, hingga sinkronisasi kebijakan pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Wattimena berharap lahir rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat kapasitas Bawaslu serta meningkatkan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pemutakhiran data pemilih dan pengawasan pemilu di masa mendatang.
“Semua pilar yang berkepentingan, baik penyelenggara, pengawas, pemerintah, akademisi, partai politik, maupun masyarakat, harus menjalankan perannya dengan baik. Hanya dengan itu kita bisa mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis,” pungkasnya. (NI-01)
