Ambon, NusaInaNews.com – DPRD Provinsi Maluku menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai gagal memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap BUMD, mulai dari perombakan manajemen hingga transformasi model bisnis. Pernyataan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan saat ditemui di Balai Rakyat Karpan, Ambon, Senin (24/11/2025).
Ia mengatakan terdapat disparitas besar antara potensi bisnis BUMD dan realisasi setoran PAD yang masuk ke kas daerah.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir kondisi BUMD yang jalan di tempat, bahkan merugi. PAD kita sangat bergantung pada kinerja BUMD, sementara kontribusi mereka masih jauh dari harapan,” tegas Benhur.
Salah satu BUMD yang mendapat perhatian serius adalah Dok Wayame. Benhur mengungkapkan bahwa setoran PAD dari perusahaan tersebut hanya sekitar Rp500 juta, jauh di bawah potensi sebenarnya.
Lebih ironis lagi, menurutnya, terdapat indikasi bahwa sejumlah pengelola menikmati keuntungan pribadi yang tidak sebanding dengan kontribusi resmi kepada daerah.
“Ini sangat tidak adil dan tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Dok Wayame. Jika terbukti ada penyimpangan, kita harus tindak tegas,” ujarnya.
Benhur menilai perbaikan kinerja Dok Wayame hanya dapat dicapai melalui perombakan manajemen secara total serta penerapan model bisnis yang lebih profesional, modern, dan transparan.
Selain Dok Wayame, DPRD juga menyoroti PD Panca Karya yang dinilai belum mengoptimalkan seluruh unit usahanya. Benhur mendorong perusahaan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi PAD.
Sementara itu, PT Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) diminta menekan biaya operasional, termasuk efisiensi pada bagian gaji direksi dan komisaris.
“Bank Maluku juga harus memacu digitalisasi perbankan untuk memperbesar sumber pendapatan baru. Kita tidak bisa lagi mengandalkan model bisnis konvensional yang sudah ketinggalan zaman,” kata Benhur.
Dalam upaya mempercepat reformasi, DPRD Provinsi Maluku berencana membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD secara berkala.
Para direksi pun akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait performa perusahaan masing-masing.
“Jika tidak ada kemajuan yang signifikan, kita tidak akan segan-segan merekomendasikan penggantian direksi,” tegasnya.
Benhur berharap reformasi ini mampu menjadikan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan penyumbang PAD yang dapat diandalkan.
“Kita butuh BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel. BUMD harus menjadi sumber pendapatan daerah yang handal, bukan malah menjadi beban,” pungkasnya. (NI-01)
