Ambon, Nusainanews.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rimaniar J. Hetharia, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam upaya memperkuat peran Saniri Negeri dan Petugas Pemberdayaan Desa (PPD) di Kota Ambon. Hal itu ia sampaikan saat mewakili Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, dalam sebuah kegiatan Bimtek, yang berlangsung di Aula Korem 151 Binaya, Kota Ambon, Selasa (30/7/2025).
“Ini baru awal mula, dan saya sangat mengapresiasi dukungan Bapak Danrem Pattimura serta Ibu Wakil Wali Kota Ambon yang telah memfasilitasi dan mensupport kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik,” ungkap Rimaniar.
Rimaniar menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran pengawasan langsung terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ia menyebutkan pentingnya kemitraan strategis antara DPRD, dinas terkait, serta struktur pemerintahan desa dan negeri dalam menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi jalannya organisasi ini ke depan, agar betul-betul dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, baik melalui BPD, Saniri Negeri, kepala desa, maupun raja di negeri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan dan pengakuan terhadap keberadaan Saniri Negeri dan PPD di Kota Ambon, mengingat jumlah desa dan negeri yang cukup besar.
Menurutnya, ada lebih dari 1.200 desa dan sekitar 9.000 PPD atau Saniri Negeri yang perlu diberi perhatian serius.
“Program-program dari pemerintah pusat, termasuk dari Presiden, banyak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka, kehadiran dan peran aktif organisasi serta kemitraan yang solid dengan instansi terkait menjadi kunci agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput,” tandas Rimaniar.
Ia berharap, langkah awal ini menjadi pondasi kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan negeri di Ambon dan wilayah Maluku secara umum. (NI-A)
