Ambon, NusaInaNews.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mencegah maraknya aksi tawuran pelajar yang belakangan kembali terjadi di Kota Ambon. Upaya ini difokuskan pada penguatan koordinasi, pendekatan humanis terhadap siswa, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen sekolah.
Kepala Bidang SMK, Annisa, SE, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama para kepala sekolah telah menggelar pertemuan khusus menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Pendidikan. Pertemuan itu membahas langkah-langkah pengawasan serta respons cepat terhadap potensi konflik antarpelajar.
“Bapak Kadis sudah menegaskan, semua kepala sekolah dan guru wajib mampu menangani siswanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pencegahan tawuran menjadi salah satu poin penting yang ditekankan,” ujar Annisa kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Ia mencontohkan kasus tawuran yang melibatkan siswa salah satu SMK Negeri di Ambon dengan sekelompok pemuda Desa Hunuth. Meski insiden terjadi di luar lingkungan sekolah, peristiwa ini dinilai sebagai bahan evaluasi penting bagi guru, khususnya pembimbing konseling (BK), agar lebih intensif melakukan pendekatan kepada siswa.
“Untuk siswa yang terlibat, proses hukum sementara berjalan di kepolisian. Dari sisi pendidikan, tentu akan ada sanksi sesuai aturan sekolah. Kami juga akan berkoordinasi dengan masyarakat, karena kejadian ini berulang dan menimbulkan keresahan,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat agar siswa dari luar Kota Ambon tidak lagi bersekolah di wilayah kota, Annisa menegaskan bahwa hal tersebut tidak mudah diterapkan, terutama untuk jenjang SMK. Hal ini disebabkan karena masing-masing SMK memiliki kompetensi keahlian yang berbeda dan tidak tersedia di semua daerah.
“Kalau SMA semua sama mata pelajarannya, tapi SMK itu berbasis kompetensi. Misalnya jurusan nautika kapal penangkap ikan, desain bangunan, kelistrikan, atau permesinan. Itu tidak semua sekolah punya. Jadi siswa memilih sekolah berdasarkan kompetensinya, bukan sekadar lokasi,” terangnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga pendidik dengan keahlian khusus sesuai jurusan. Perguruan tinggi di Maluku dinilai belum sepenuhnya mampu mencetak guru dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan SMK.
“Harus ada guru kompetensi khusus. Kalau tidak ada gurunya, otomatis jurusan itu tidak bisa berjalan. Jadi ini memang tantangan yang kita hadapi,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Disdikbud Maluku telah menyiapkan agenda kunjungan langsung Kepala Dinas ke sejumlah sekolah untuk memastikan penanganan berjalan baik.
“Beta (saya) sudah siapkan perencanaan, tinggal menunggu Pak Kadis yang hari ini masih di lapangan. Besok rencananya beliau akan turun langsung ke sekolah-sekolah,” pungkas Annisa.
