Ambon, NusaInaNews.com – Harapan masyarakat Pulau-Pulau Lease untuk memiliki daerah otonomi sendiri kembali menemukan titik terang. Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Kota Lease sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Maluku.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Maluku dan Tim Pemekaran DOB Kota Lease yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku, Kamis (13/11/2025).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sholichin Buton, menegaskan bahwa setelah mendengarkan pemaparan dari tim pemekaran, pihaknya menilai seluruh persyaratan administrasi pembentukan Kota Lease telah terpenuhi.
“Secara administrasi semuanya sudah lengkap, dan kami dari Komisi I DPRD Maluku mendukung penuh pembentukan Kota Lease,” ujar Sholichin.
Ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku untuk menyusun rekomendasi dan surat keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pengusulan DOB Kota Lease ke pemerintah pusat, bersamaan dengan 14 daerah otonomi baru lainnya yang tengah diperjuangkan.
“Kami akan membicarakan dengan Pak Gubernur agar dibuat rekomendasi dan surat keputusan bersama, sehingga dapat diusulkan ke Komisi I DPR RI,” jelasnya.
Selain dukungan administratif, Komisi I juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran guna mendukung proses pembentukan daerah baru. Pihaknya berencana memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku untuk membahas alokasi dana yang diperlukan.
“Ketika surat keputusan sudah dikeluarkan, maka harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan daerah-daerah baru lainnya,” tambah Sholichin.
Sementara itu, Ketua Tim Pemekaran DOB Kota Lease, M.J. Septeno, menyampaikan bahwa perjuangan untuk mewujudkan otonomi Pulau-Pulau Lease telah berlangsung hampir dua dekade.
Menurutnya, langkah ini merupakan upaya menghidupkan kembali aspirasi lama masyarakat dengan semangat baru.
“Kami berusaha menghidupkan kembali perjuangan ini dengan menggerakkan seluruh kekuatan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, agar keputusan politik yang pernah diambil 15 tahun lalu dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perjuangan ini,” ungkap Septeno.
Ia menambahkan, dukungan politik dari DPRD Maluku menjadi angin segar bagi masyarakat Lease yang telah lama menantikan perubahan. Septeno juga optimistis bahwa timnya siap apabila moratorium pemekaran daerah dibuka oleh pemerintah pusat.
“Kalau Tuhan berkehendak dan moratorium dibuka, kami sudah siap. Semoga perjuangan ini terwujud demi kemajuan masyarakat Pulau-Pulau Lease,” pungkasnya. (NI-01)
