Ambon, Nusainanews.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhelm Kurnala, menyoroti nasib guru honorer yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini merupakan temuan hasil pengawasan di 11 kabupaten/kota salah satunya, khususnya di sektor pendidikan.
Kurnala menegaskan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian khusus karena berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.
“Kita bicara pendidikan, maka sangat kompleks persoalannya. Di beberapa daerah kami temukan masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, kekurangan fasilitas fisik, serta keberadaan guru honorer yang tidak lagi di akomodasi,” ujar Kurnala dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Selasa (20/5/2025).
Kurnala juga menyoroti keberadaan guru honorer yang telah di rumahkan karena regulasi terbaru, serta guru yang telah lulus seleksei Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. (NI-A)
