Gubernur Hendrik Lewerissa Buka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Dorong Kolaborasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

oleh -22 Dilihat
oleh

Ambon, nusainanews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan dengan tema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).

Deklarasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi perguruan tinggi di wilayah kepulauan dalam mendorong pemerataan pembangunan, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yakni Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek, Fajar Sandi Prawoco, S.E., anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, para gubernur provinsi kepulauan atau yang mewakili, Sekda Maluku Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Barat, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura selaku tuan rumah, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada Universitas Pattimura dan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah menginisiasi pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan.

Menurutnya, deklarasi tersebut memiliki arti penting bagi Maluku dan seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Sebab, tantangan dan masa depan pembangunan daerah kepulauan membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama yang terarah dan berkelanjutan.

“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” ungkap Lewerissa.

Gubernur menegaskan, pendekatan pembangunan nasional selama ini masih cenderung berorientasi pada wilayah daratan, sementara daerah kepulauan memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri yang membutuhkan kebijakan khusus dan berkeadilan.

Di wilayah kepulauan, laut bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan berupa tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas dan infrastruktur, rentang kendali pemerintahan yang luas, serta besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Karena itu, Lewerissa menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih afirmatif bagi daerah kepulauan. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, dengan dukungan kajian akademik yang komprehensif guna mendorong keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan pengakuan terhadap karakteristik wilayah kepulauan.

Dalam kaitan tersebut, perguruan tinggi diharapkan mengambil peran strategis sebagai kekuatan intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk arah kebijakan nasional.

Gubernur juga meminta dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat perguruan tinggi di wilayah kepulauan melalui kebijakan afirmatif, pendanaan proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan riset, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan akses teknologi.

“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lewerissa mendorong agar Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan menjadi wadah kolaborasi yang mengakhiri pola kerja sektoral dan parsial antarkampus.

Berbagai potensi akademik, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, dan sumber daya intelektual yang dimiliki perguruan tinggi harus diintegrasikan untuk menghasilkan solusi konkret bagi persoalan pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang dimiliki 10 provinsi kepulauan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari, hingga sumber daya pesisir lainnya.

Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola melalui penguatan riset terapan dan inovasi teknologi agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi dalam modernisasi perikanan, teknologi pengolahan hasil laut, pengembangan industri rumput laut, penguatan rantai dingin (cold chain), serta pengembangan energi terbarukan berbasis potensi kelautan.

Selain sektor kelautan, Gubernur turut mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, dan produk perikanan melalui inovasi dan kolaborasi akademik.

Ia berharap perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, teknologi pengolahan, pemenuhan standar nasional, serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk memastikan deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, Lewerissa menawarkan empat agenda konkret yang perlu menjadi komitmen bersama.

Pertama, membangun pusat riset dan inovasi bersama yang berfokus pada karakteristik serta kebutuhan daerah kepulauan.
Kedua, menyusun agenda riset prioritas yang terhubung dengan kebutuhan pemerintah daerah, khususnya ekonomi biru, ketahanan pangan, energi terbarukan, perubahan iklim, dan pengembangan produk unggulan.
Ketiga, memperkuat pendidikan vokasi, program magang, pertukaran mahasiswa, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan pembangunan daerah. Keempat, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor agar hasil penelitian dapat dihilirisasi menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Selaku Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan siap membangun kolaborasi yang lebih terstruktur dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, termasuk kampus yang berada di wilayah kabupaten dan pulau-pulau terluar.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh tantangan pembangunan. Dibutuhkan keterlibatan dunia akademik, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan kekuatan pengetahuan dan sumber daya menjadi kekuatan pembangunan.

“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya.

Gubernur berharap deklarasi ini menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan dan menghasilkan program-program nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan berbasis potensi wilayah kepulauan, memperkuat peran pendidikan tinggi, serta memperjuangkan pemerataan kesempatan dan keadilan pembangunan.

Dengan bersatunya kekuatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, wilayah kepulauan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi, pusat inovasi, dan masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.