Ambon, NusaInaNews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny, menjelaskan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kisar, Leti, dan sekitarnya disebabkan oleh kesalahan perhitungan cuaca buruk dalam proses distribusi.
Menurut Laipeny, pihak distributor sejak awal telah keliru dalam memperkirakan kondisi cuaca ekstrem, khususnya gelombang laut yang tinggi. Akibatnya, kapal pengangkut BBM tidak dapat sandar dan melakukan bongkar muat di beberapa pelabuhan tujuan.
“Kesalahan terjadi sejak perhitungan cuaca di Ambon. Mereka salah memperkirakan gelombang laut. Kapal tidak bisa sandar di Leti karena ombak kencang, sehingga diarahkan untuk bongkar di Kisar. Namun setibanya di Kisar, kondisi cuaca juga sama, sehingga bongkar muat kembali tertunda,” jelas Laipeny kepada wartawan di DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang (Karpan), Senin, (26/01/2026).
Ia menyebutkan, kapal sempat parkir beberapa hari menunggu cuaca mereda. Selama proses penundaan itu, stok BBM di wilayah terdampak semakin menipis hingga menyebabkan kelangkaan yang berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
“Begitu kapal berhasil bongkar, stok BBM langsung tersedia. Artinya persoalan utama bukan pada ketersediaan, tetapi pada distribusi yang terhambat cuaca,” tambahnya.
Laipeny juga menyoroti bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi pada BBM, tetapi juga pada distribusi beras oleh Bulog. Saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Moa, ia menemukan kondisi beras yang mulai langka di pasar dan masyarakat terpaksa menggunakan sistem jatah.
“Bukan hanya Pertamina, Bulog juga harus menjadi perhatian. Di Moa, beras sudah mulai langka dan masyarakat sudah menahan stok. Ini akibat kesalahan muat dan keterlambatan pengiriman karena cuaca buruk,” ujarnya.
Ia menegaskan, peringatan cuaca ekstrem dari BMKG seharusnya menjadi dasar bagi Pertamina dan Bulog untuk mengantisipasi distribusi lebih awal, terutama ke wilayah kepulauan rawan cuaca ekstrem seperti Leti, Kisar, Lakor, dan sekitarnya.
“Ini menjadi catatan penting. Pihak Pertamina dan Bulog harus lebih dini mengantisipasi, termasuk berkoordinasi dengan operator pelabuhan agar distribusi dilakukan lebih awal sebelum cuaca memburuk,” tegas Laipeny.
Komisi II DPRD Maluku, lanjutnya, akan terus mendorong evaluasi distribusi logistik agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi meskipun di tengah cuaca ekstrem. (NI-01)
