Ambon, NusaInaNews.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Watubun saat diwawancarai usai Rapat terkait pembahasan anggaran dan evaluasi kontribusi lembaga penghasil pendapatan di Maluku, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang (Karpan), Jumat (21/11/2025).
Menurut Watubun, DPRD telah menggelar pertemuan khusus dengan OPD serta BUMD untuk memastikan adanya skema yang jelas dalam peningkatan pendapatan daerah.
“Kita dorong mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kontribusinya bagi daerah. Skema bisnis dan target kenaikan pendapatan harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tidak boleh tidak,” tegasnya.
Sejumlah BUMD seperti Dokwayame, Pancakarya, Bank Maluku, hingga Maluku Energi mendapat perhatian khusus. Watubun menyoroti kinerja Dokwayame yang dinilai belum maksimal.
Ia menyampaikan bahwa selama ini setoran yang diterima daerah hanya sekitar Rp500 juta, sementara indikasi keuntungan di internal perusahaan dinilai tidak sebanding.
“Dengan manajemen baru, kami harapkan mereka memaksimalkan bisnis perkepalan agar bisa memberi kontribusi signifikan,” ujarnya.
Untuk Pancakarya, Watubun menekankan pentingnya optimalisasi lima unit usaha yang dikelola, mulai dari sektor kehutanan, kelautan, transportasi, hingga unit usaha lainnya. Semua sektor tersebut, menurutnya, harus memberi kontribusi nyata bagi PAD.
Watubun juga menyoroti rendahnya pendapatan dari Pasar Mardika. Dengan target Rp18 miliar, realisasi yang diperoleh hanya sekitar Rp900 juta, sementara proyeksi terbaru hanya Rp5 miliar.
“Kalau ukurannya seperti itu, ini mengancam proyeksi ke depan. DPR sudah tegas, bahkan kami merekomendasikan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah kota dengan skema bagi hasil,” jelasnya.
Ia menilai Pemerintah Kota Ambon memiliki perangkat yang lebih memadai seperti Satpol PP dan unit kebersihan sehingga penataan pasar dapat dilakukan lebih manusiawi dan menarik bagi pedagang.
Sementara itu, Bank Maluku menunjukkan performa lebih baik dengan setoran dividen sekitar Rp50 miliar untuk provinsi. Namun Watubun tetap mendorong peningkatan, terutama pada aspek digitalisasi dan efisiensi internal.
“Gaji direksi dan komisaris jangan terlalu tinggi. Unit bisnis digital juga harus ditingkatkan,” katanya.
Terkait defisit APBD yang mencapai Rp1,5 triliun dari total usulan Rp2,4 triliun, Watubun menegaskan bahwa DPRD akan mengkaji secara ketat rencana pinjaman daerah.
Ia menolak anggapan bahwa DPRD menghambat keputusan pemerintah.
“Kalau tidak setuju ya karena peruntukannya tidak jelas atau keadilannya tidak ada. Tapi kalau baik dan tepat, mengapa tidak? Ini semua untuk membiayai visi-misi gubernur,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD bersama gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan yang wajib merumuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
“Ada 47 orang gubernur, wakil gubernur, dan 45 anggota DPRD yang harus bekerja menghadirkan program-program yang dijanjikan kepada rakyat,” tutup Watubun. (NI-01)
