Ambon.nusainanesw.com – Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun yang. didampingi Ketua- Ketua Fraksi Ketua Komisi I dan Anggota mengunjungi Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Maluku. bertempat di ruang rapat Kantor Bawaslu karang panjang Ambon Selasa,5 September 2023.Dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas berdiskusi memperoleh catatan- catatan kristis terkait dengan proses- proses yang menjad.tamggungjawab semua DPR mengawal pemerintah yang mengeksekusi.
Turut hadir juga Plt.Sekwan Provinsi Maluku Staf DPRD, Wartawan, Ketua Bawaslu dan anggota.
Watubun dalam kunjungan silaturahmi menyampaikan, pertama Bawaslu Provinsi punya ketegasan sikap dan juga tentu dalam pelaksanaan tugas sehari- hari tetap memantau pengawas pelaksanaan tahapan- tahapan pemilu maupun pemilukada supaya berlangsun dengan baik .
“Tapi yang paling penting,Menurut. Benhur kami ingin. memastikan dalam rangka hubungan kemitraan dan kerja sama diantara kita, ingin mendengarkan kira- kira apa yang menjadi beban di dalam Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan persiapan dan kesiapan. pelaksanaan dua agenda paling besar di Tahun yang akan datang dan juga paling strategis yakni pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 dan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah secara serempak. di bulan November 2024.
Sejalan dengan itu, berdasarkan surat edaran menteridalam negeri nomor 900.SS 900.Tahun 2023 pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pedoman kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati , walikota, Wakil walikota serempak Tahun 2024
Dalam surat edaran itu,telah menegaskan pada Tahun 2023 pemerintah mesti mengalokasi 40 persen dari seluruh total pembiayaan atau dana yang dianggarkan bagi pelaksanaan kegiatan kepemiluhan di Tahun 2024 itu,di Tahun 2023 40 persen mestinya harus dicairkan dan NPAD juga mesti semua sudah harus dilakukan kemudiandiexsekusi kepadapenyelenggara ,pengawas dan pihak keamanan.Dan 60 persen lanjut Benhur,sesuai ketentuan akan diberikan atau dicairkan Tahun 2024 terhitung. lima bulan sebelum masuk pencoblosan.
Oleh karena itu, dalam rangka bersinergi kaitan dengan. tugas fungsi maka sekalipun ini adalah kunjungan bersejarah untuk pertama kali DPRD untuk kunjungan Ke Bawaslu Maluku tetapi sekaligus. kami juga ingin memastikan. bahwa seluruh perangkat dan elemen elemen pendukung pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2024 harus disiapkan secara baik.
Kami berharap tujuan kami hadir disini apa yang menjadi permasalahan bisa disampaikan karena ketua Komisi 1. juga ada, besok atau lusa harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan gelar. rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan pihak- pihak terkait berkaitan dengan. persoalan- persoalan yang di hadapi.
Kami berharap di dalam. pertemuan ini,
kami bisa mendengar apa yang. menjadi capaian ,persoalan. di Bawaslu terkait dengan. tanggungjawab pemerintah daerah sehingga kita bisa meleksanakan semua inj dengan baik .
Benhur juga sempat menjelaskan, Kurang lebih satu Tahun sebelumnya DPRD Maluku melalui komisi I telah merencanakan pelaksanaan rakor dengan seluruh perangkat, baik pemerintah Daerah Bupati , Ketua DPRD seluruh Kabupaten Kota bahkan ketua KPU dan anggota ,ketua dan anggota Bawaslu untuk kita duduk bersama tapi dalam perjalanan waktu pemerintah Daerah kemudian mengambil langka untuk pelaksanaan rakor sendiri yang bersifat serimonial KOSMETIKA .Jadi habis kegiatan kosmetik sudah selesai.
Kami belum dapat gambaran terkait dengan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang dialokasi atau didistribusikan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus berperan secara baik dan seimbang , mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan ini.itu yang belum kami tangkap.”ungkap ketua DPRD
Ketua Bawaslu Dr.Subair mempaparkan ada beberapa masalah yang di te ri ma Bawaslu Maluku, permohonan sengketa dari partai demokrat dan terpohonnya KPU kota Ambon diakibat dari keluarkannya BCS ,kota Tual kami menerima dua perhonan sengketa satu dari PAN .termohonya KPU kota Tual,kedua dari demokrat dan termohonya juga KPU . sedangkan untuk kota Ambon besok akan dibacakan keputusannya.” putusan untuk sidang dedikasi bawaslu itu bersifat terbuka untuk umum.Kemudian kota tual ,rencana pembacaannya juga besok ,dan dimulai dengan PAN ,kemudian demokrat .
Selain itu,Subair menerangkan,,Dana hibah pertanggal 16 mei 2023,kami di undang oleh Sekda bersama ketua KPU ,dan kita membicarakan anggaran pilkada bagi Bawaslu dan KPU.
Pada hari.itu, lanjut Subair,di sepakati bahwa anggaran untuk Bawaslu Provinsi Maluku adalah sebesar rp.85.304.082 .000 milyar.Dan hasil dari pembicaraan itu adalah menunggu gubernur Maluku terbitkan surat kepitusan terkait dengan pembiayaan pilkada.
Ia juga menambahkan 11 Kabupaten Kota sampai dengan pembicaraan hiba dan pada akhirnya penandatangan PHD itu harus berdasar pada surat keputusan Gubernur.Karena di situ nanti dimuat tentang mekanisme shering atau pembagian pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten Kota.
Sebagai gambaran Dia juga menjelaskan secara bahwa rp.5.milyard lebih yang ada di kami itu berdasarkan hasil perencanaan dari pak Kasek dan jajaran
“Semua honor untuk mengawas Athoc itu dibiayai oleh Dana hibah di Provinsi tapi itu baru perencanaan tergantung dari surat keputusan gubernur Maluku.
Secara formal dan informal, Kami telah melakukan kominikasi secara pribadi
dengan ketua KPU, Wa dengan pak sekda dan sebagainya tetapi memang belum ada kepastian kapan ini akan di selesaikan.”akui Subair
“Kami selalu khawatir akan kehabisan waktu.Karena per November NPHD sudah harus di cairkan,sebelum itu pembicaraan terkait dengan hal- hal yang bersifat teknis itu sudah harus selesai dibicarakan.
“Kami tadi melakukan rapat pleno dan salah satu keputusan kami adalah segerah melalukan upaya dengan akan bersurat kepada gubernur Makuku dan tembusannya ke ketua DPRD Maluku.”tutup Subair (**)
