Ambon, Nusainanews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyoroti sejumlah persoalan krusial yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pengawasan di Pulau Buru dan Buru Selatan.
Salah satu fokus utama adalah persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelayanan listrik yang dinilai masih jauh dari kata layak.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ary Sahertian, menyatakan bahwa keluhan masyarakat terkait kuota BBM di dua wilayah tersebut telah menjadi perhatian serius pihaknya.
Menurutnya, kelangkaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pengendara yang sangat bergantung pada pasokan energi.
“Kita sudah rapat bersama para pengusaha minyak di wilayah tersebut, dan secara resmi Komisi II berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk Buru dan Buru Selatan,” ujar Ary kepada wartawan di Ruang DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (21/5).
Ary menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan prinsip masyarakat. “Jangan sampai masyarakat bingung mau cari BBM ke mana,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti persoalan listrik di sejumlah desa di Kabupaten Buru Selatan.
Ary mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada enam desa yang belum teraliri listrik dari PLN. Komisi II, kata dia, telah mendesak pihak PLN agar janji mereka untuk menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di desa-desa tersebut dapat terealisasi maksimal pada 2026.
Ary juga menyoroti pelaksanaan program reboisasi di wilayah Buru Selatan dan beberapa daerah lain di Maluku. Ia menilai program tersebut belum berjalan optimal dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Fakta di lapangan, kegiatan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak proyek selesai, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Komisi II berencana menyampaikan rekomendasi resmi kepada Gubernur Maluku dan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut secara serius. (NI-A)
