Ambon, NusaInaNews.com – Kemacetan parah yang terjadi akibat antrian kendaraan di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tiakur mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Ambon. Dalam pernyataan resminya, anggota Komisi II, Nita Bin Umar, menyatakan keprihatinannya atas dampak sosial dan lalu lintas yang ditimbulkan oleh antrean panjang tersebut.
“Ruas jalan jadi menyempit karena antrean kendaraan, ditambah lagi ada pembatasan jalur oleh pihak kepolisian. Akibatnya, masyarakat yang pulang kerja terlambat sampai di rumah, bahkan melewatkan waktu ibadah seperti sholat Ashar dan Maghrib,” ujar Nita, saat diwawancarai, usai pertemuan dengan pihak Pertamina, di Ruang Rapat Komisi II, DPRD Provinsi Maluku, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, kemacetan paling parah terjadi pada dua arah jalur yang menuju SPBU, baik arah naik maupun arah turun yang sama-sama dipadati oleh kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Hal ini menimbulkan tumpang tindih arus lalu lintas dan kerap kali menyebabkan kecelakaan kecil serta gesekan antarpengemudi.
Lebih lanjut, Nita menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Maluku telah mengundang pengelola SPBU Tiakur untuk hadir dalam rapat bersama Pertamina. Namun, pihak SPBU tidak memenuhi undangan tersebut.
Meski demikian, pihaknya berharap Pertamina sebagai induk lembaga yang membawahi SPBU-SPBU di wilayah tersebut, dapat segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau SPBU itu memang sudah tidak layak, kami minta hentikan saja operasionalnya. Kami tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang,” tegasnya.
Anggota DPRD lainnya, Pak Jon, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Tiakur, menyampaikan dukungan atas desakan tersebut. Ia menyebut bahwa lokasi SPBU yang saat ini beroperasi telah berulang kali menyebabkan kemacetan parah dan kecelakaan, sehingga perlu penataan ulang atau bahkan penutupan permanen jika tak bisa dibenahi.
Komisi II DPRD menegaskan komitmennya untuk terus memantau situasi ini dan mendesak Pertamina agar memberi teguran tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPBU yang berpotensi menimbulkan masalah serupa. (NI-01)
