Ambon, NusaInaNews.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal program revitalisasi sekolah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal itu disampaikan usai melakukan peninjauan langsung pada SMK Pariwisata Langgur.
Dalam wawancara bersama wartawan di lobi DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Kamis (28/8)2025). Saodah menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan langkah awal untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Ini bukan kebetulan, kami memang memverifikasi langsung surat masuk terkait program revitalisasi dan memilih lokasi di Maluku Tenggara karena proyeknya baru saja berjalan,” ungkapnya.
Menurutnya, dari empat sekolah yang mendapat alokasi anggaran revitalisasi di Maluku Tenggara, baru SMK Pariwisata Langgur yang memasuki tahap pembangunan fisik.
“Kami datang sejak tahap awal, dari nol persen progres pembangunan. Saat ini baru pada tahap pemasangan koper pondasi. Ini penting karena gedung yang dibangun adalah gedung baru dengan nilai anggaran yang cukup besar,” jelas Saodah.
Ia mengungkapkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya temuan bangunan sekolah yang kualitasnya tidak sesuai spesifikasi teknis. Karena itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan sejak awal.
“Dari hasil pengawasan kami di periode sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang tidak sesuai dengan spek. Karena itu, kami ingin pastikan kali ini kualitas bangunan benar-benar sesuai gambar dan rencana awal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saodah menekankan perlunya peran pengawas teknis, konsultan perencana, hingga masyarakat setempat agar pembangunan tidak menyimpang.
“Kami akan terus mengawal pembangunan ini sampai 100 persen rampung. Kami berharap semua proses berjalan sesuai dengan spek dan menghasilkan bangunan pendidikan yang layak dan bermutu,” tambahnya.
SMK Pariwisata Langgur sendiri diharapkan menjadi pusat pendidikan vokasi yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di Maluku Tenggara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Maluku ini menjadi bukti komitmen lembaga legislatif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mutu pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. (NI-01)
