AMBON, Nusainanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mengadakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku guna membahas kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan datang.
Kegiatan ini berlangsung di Lantai VI Hotel Santika Premiere Kota Ambon, pada Kamis (25/7/24).
Dihadiri oleh Pj. Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku beserta jajaran, anggota DPRD Provinsi Maluku, pimpinan TNI/Polri, pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para pimpinan vertikal, serta pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat Koordinasi tersebut.
“Saya berterima kasih atas terlaksananya Rapat Koordinasi ini, untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku,” ujar Sadali Ie.
Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada, termasuk untuk KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan.
“Dana hibah untuk KPU sudah dicairkan 100%, yakni 70% dan sisanya akan dicairkan paling lambat akhir Agustus 2024,” tambahnya.
Pelaksanaan Pilkada Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota bukan hal baru bagi Provinsi Maluku.
“Penyelenggaraan ini baru saja kita lewati terkait dengan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif, namun tekanannya mungkin agak lebih besar di Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota,” jelas Sadali Ie.
Kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan oleh KPU dan Bawaslu diharapkan dapat berjalan dengan baik.
Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU membahas berbagai tahapan persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Maluku M. Shaddek Fuad, menegaskan bahwa tiga isu strategis tersebut sedang dipetakan dan akan menjadi fokus dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.
Dirinya juga menyebutkan, isu Pertama, mengenai dengan wilayah yang sulit dijangkau karena masalah jaringan, listrik dan kondisi geografis yang menantang, seperti wilayah Blankspot yang termasuk wilayah TPS blankspot. Kedua, masalah cuaca dan kondisi geografis yang memang selalu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di KPU. Meskipun begitu, rekan-rekan di tingkat kabupaten kota sudah memiliki cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ketiga, soal tapal batas di beberapa kabupaten/kota seperti Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat yang masih bermasalah.
“Kita ingin memastikan semua masalah tersebut diselesaikan jauh-jauh hari agar semua warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memberikan hak pilihnya dalam keadaan yang damai dan aman,” pungkasnya. (A.R)
