Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya dalam menata kepegawaian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan literasi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (15/12/2025).
Wali Kota menjelaskan bahwa saat ini Kota Ambon mengalami kelebihan jumlah pegawai. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penataan kepegawaian, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Secara umum, Kota Ambon kelebihan pegawai. Karena itu, penyelesaian persoalan honorer kita arahkan melalui mekanisme PPPK,” ujar Wattimena.
Ia mengungkapkan, masuknya PPPK baru menuntut adanya penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di sisi lain, Pemkot Ambon juga tengah melakukan pengurangan belanja yang tidak bersifat prioritas guna menjaga kesehatan keuangan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada upaya pengendalian belanja pegawai.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkot Ambon menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Kebijakan ini, kata Wali Kota, telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Kita sudah menyurati secara resmi KemenPAN-RB bahwa Pemkot Ambon melakukan penyesuaian melalui kerja dari rumah. Kebijakan ini tidak melanggar aturan dan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain fokus pada penataan kepegawaian, Pemkot Ambon juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan literasi masyarakat. Melalui dukungan program pemerintah pusat, Pemkot Ambon menyalurkan bantuan pojok baca ke desa, negeri, dan kelurahan di wilayah Kota Ambon.
Setiap desa dan negeri menerima sekitar 80 buku serta fasilitas pendukung berupa meja dan kursi. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong minat baca masyarakat sekaligus meningkatkan indeks literasi.
“Walaupun sekarang informasi mudah diakses melalui Google dan media digital, fasilitas membaca secara konvensional tetap harus kita siapkan. Warga yang sedang mengurus administrasi di kantor desa, misalnya, bisa memanfaatkan waktu menunggu dengan membaca,” jelas Wattimena.
Program pojok baca sebelumnya telah diterapkan di sekolah-sekolah dan kini diperluas ke tingkat desa, negeri, dan kelurahan. Wali Kota berharap seluruh bantuan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
“Saya sudah sampaikan, semua desa, negeri, kelurahan, dan sekolah harus memiliki perpustakaan. Buku adalah jendela dunia. Bagaimana kita mau menuju Indonesia Emas jika kita tidak menyiapkan fasilitas yang memungkinkan seluruh warga mengakses bahan bacaan, informasi, dan pengetahuan,” pungkasnya. (NI-01)
