Ambon.nusainanews.com – Terkait kelangkaan BBM khusus minyak tanah di Provinsi Maluku pemerintah provinsi tidak diam melainkan pemerintah telah mengusul surat yang ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Maluku yang dalam hal ini oleh Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Maluku pada pada tanggal 29 November 2024 untuk yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk penambahan kuota BBM.Namun sampai di 2025 ini kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Maluku tidak seperti apa yang didapat dari pihak pertamina bahkan mengalami penurunan
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala usai memimpin masa sidang I Gabungan Komisi II dan III Tahun 2025 diruang kerjanya Rabu,8 Januari 2025
“Pemerintah Daerah yang disampaikan Pemda yang dalam hal ini penjabat Gubernur Maluku yang di tanda tangani oleh oleh sekretaris daerah pak sabiri tanggal 29 November Tahun 2024 yang menyampaikan usulannya kepada pemerintah pusat.”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala usai memimpin masa sidang I Gabungan Komisi II dan III Tahun 2025 diruang kerjanya Rabu,8 Januari 2025
Menurutnya ternyata tadi dari Pihak Pertamina hasil respon Rekrum kepada BBM PPH migas kita akan mengalami penurunan kuota minyak tanah kurang lebih mines 2.7 persen ” kekurangan minyak kurang lebih 300 kilo liter dengan alasan pihak pertamina bahwa hanya menerima distribusi kuota yang ditetapkan oleh BBMnya .ungkapnya
Untuk itu dewan tadi menyikapi dan meminta pemerintah Daerah untuk segerah melakukan singkroni pendataan untuk kebutuhan riil . karena dalam usulan kita tinggi 198 .553 kilo Liter berarti merealisasinya yang kita dapatkan itu hanya 103.292 kilo liter untuk Tahun 2025 .Sementara usulan kita itu agak berkurang dari kuota tahun 2024.
Tambah Asis,Tahun itu kuota kita 1600.153 kilo liter berkurang hampir 3000.liter .” Kalau bIcara realisasi 2024 sampai akhir Tahun yang tidak terpakai itu 105 .915 kilo liter hampir 100 persen dari kuota terpakai habis.”terang Asis
Olehnya itu, dewan sudah memutuskan tadi untuk membentuk tim singkroni data yang di ketuai kadis SDM bersama kepala dinas terkait karena kebutuhan riil minyak tanah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan keluarga tapi di Maluku juga di gunakan untuk BBM nelayan ,modal transportasi laut ,dan juga kebutuhan rumah tangga serta UMKM.”jelas Sangkala
“Ini semua harus di hitung ulang oleh dinas SDM bersama dinas terkait ,walaupun kita sudah punya angka yang mereka usulan berdasarkan 11 Kabupatrn Kota .”cetusnya
Jadi bersama dengan mereka insya Allah dalam waktu dekat bertemu dengan DSM .Karena Pak Bahlil ada kesempatan datang ke Maluku berkunjung ke wayane itu sudah mengingatkan BPK Mingas bahwa kuota BBM Maluku harus di tambah terutama jenis tertentu BBM bersubsidi JBT itu harus di tambah.”
Maka itu yang kita kejar kanapa realisasinya itu malah turun padahal pak menteri saat itu sudah mengarahkan begitu BBM kuota harus bertambah
“Tadi jug kita banyak masukan dari di seluruh anggota dewan menyikapi dinamika distribusi BBM khusus Mitan bahwa Pertamina tidak bisa mengatakan semua keadaan baik-baik saja karena kelangkaan itu di temukan banyak tempat
Selain itu,lanjut Asis ada juga laporan dari anggota dalam tanda kutip juga ada dugaan penimbunan, kebocoran-kebocoran dalam proses distribusi di lapangan sehingga menyebabkan kelangkaan terjadi .Itu kemudian diterima dengan baik oleh pihak Pertamina dan selalu siap menerima laporan
Bahkan beberapa penjualan juga yang dilaporkan dalam tanda kutip menggunakan BBM masyarakat untuk kepentingan politik. itu juga sedang diinvestigasi oleh pihak Pertamina.Itu menjadi catatan dan file kita untuk di benahi .”tutup Asis (*)
