Ambon, NusaInaNews.com – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Ambon menyoroti sejumlah permasalahan mendasar yang selama ini belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah, khususnya terkait implementasi regulasi transportasi, iklim usaha, dan kesejahteraan para sopir angkutan baik konvensional maupun online.
Sekretaris Organda Kota Ambon, Teddy Nelwan, kepada Wartawan, di DPRD Provinsi Maluku, Jumat (17/10/2025). Menyatakan bahwa pihaknya telah mendorong DPRD agar menekankan tiga isu utama tersebut kepada pemerintah.
Ia menegaskan, implementasi regulasi transportasi saat ini belum maksimal, iklim usaha masih amburadul, dan kesejahteraan para pengemudi belum tersentuh secara adil.
“Antara transportasi online dan konvensional masih sering terjadi gesekan. Tarif belum jelas, dan pengawasan terhadap kuota kendaraan online belum ada. Ini merugikan sopir konvensional,” jelas Teddy.
Ia mencontohkan bahwa saat ini belum ada kejelasan soal pembatasan kuota kendaraan online, sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa setiap kendaraan baru otomatis akan digunakan sebagai transportasi online. Hal ini berdampak pada membludaknya armada dan semakin tergerusnya pendapatan sopir konvensional.
“Kalau semua kendaraan jadi online, lalu di mana posisi sopir konvensional?” tegasnya.
Terkait tarif, Organda mendorong agar pemerintah menetapkan tarif online yang lebih tinggi dari tarif konvensional.
Menurutnya, target pasar transportasi online adalah masyarakat menengah ke atas, sedangkan konvensional masih menjadi andalan kelompok menengah ke bawah.
“Contoh, tarif angkutan kota saat ini Rp5.000. Maka tarif online harus di atas itu, minimal Rp6.500 agar tidak menggerus pasar konvensional,” ujar Teddy.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa Organda akan terus menyuarakan aspirasi ini melalui jalur diplomasi. Namun, jika tidak diindahkan, organisasi sayap mereka, ASKA, siap menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes.
“Teman-teman dari ASKA juga siap turun ke jalan jika pemerintah tetap diam. Tapi kami tetap upayakan lewat jalur resmi dulu,” pungkasnya. (NI-01)
