Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Asisten I, Selly Kalahatu, membuka secara resmi Forum Konsultasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Temu Investasi Kota Ambon Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Avira, Kota Ambon, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forkopimda, perangkat daerah, narasumber, serta para pelaku usaha dan investor.
Dalam sambutannya, Kalahatu menegaskan bahwa keberadaan MPP sudah menjadi kebutuhan penting dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, transparan, serta bebas pungutan liar (pungli).
“MPP merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dari 17 program prioritas, MPP masuk pada prioritas kelima, yaitu pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan bebas pungli,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum konsultasi publik ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan persetujuan peresmian MPP. Selain itu, forum juga menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha.
“Penyelenggaraan MPP ini penting agar harapan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi dapat kita wujudkan bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kalahatu menekankan bahwa selain memperkuat layanan publik, forum tersebut juga diarahkan untuk memperkokoh kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor.
Pelayanan publik yang efisien diyakini akan mendukung terciptanya ekosistem investasi yang kondusif, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja lebih luas.
“Pemkot Ambon berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan memperkuat digitalisasi layanan. Namun, keberhasilan ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh peserta forum untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan demi penyempurnaan penyelenggaraan MPP di Kota Ambon, sehingga keberadaannya benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong iklim investasi di daerah. (NI-01)
