Ambon.nusainanews.com.— Pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan baru untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Ambon. Persoalan utama yang dihadapi yakni sengketa kepemilikan tanah yang kerap muncul dalam setiap proses pencarian lahan.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan hingga kini pemerintah daerah terus berupaya mencari lokasi yang layak untuk dijadikan TPU baru. Namun, kompleksitas status kepemilikan tanah di Ambon menjadi hambatan serius dalam proses tersebut.
“Katong sementara mencari lahan. Lahan ini yang susah, karena itu kalaupun katong sudah dapat, sengketa lagi. Jadi itu yang susah di Ambon,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam wawancara Wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dalam penyerahan rekomendasi LKPJ bertempat di Halaman Kantor DPRD Kota Ambon Selasa,26 Mei 2026
Menurutnya, persoalan sengketa tanah hampir selalu muncul karena banyak pihak mengklaim kepemilikan atas lahan yang sama. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus ekstra hati-hati sebelum memutuskan pembelian maupun pengembangan lokasi TPU baru.
“Semua orang mengaku memiliki lahannya sama. Karena itu nanti katong ( kita ) seng ( tidak ) bisa tinggal diam. Namun Bersama dengan Pemerintah Provinsi dan MUI Provinsi Maluku, katong ( kita ) sudah menginisiasi untuk membeli lahan di Batu Merah dekat Soya,” terang Bodewin Wattimena.
Ia menjelaskan, rencana pembelian lahan tersebut bahkan telah mencapai tahap kesepakatan pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Dalam skema itu, Pemprov Maluku menanggung 60 persen biaya pembelian lahan, sementara Pemkot Ambon menanggung 40 persen.
“Kami sudah sampai di tingkat sepakat. Pemerintah provinsi tanggungan 60 persen, Kota Ambon 40 persen.
“su ( sudah )siapa mau bayar, sengketa lagi. Sekarang katong ( kita ) sementara mencari di daerah Waiheru, jadi doakan supaya katong ( kita ) bisa dapat lahan,” ujar Wattimena
Selain Batu Merah dan Waiheru, Pemerintah Kota Ambon juga mempertimbangkan kawasan Hunuth yang sebelumnya digunakan sebagai TPU khusus penanganan jenazah Covid-19. Namun lokasi tersebut masih dikaji dari sisi aksesibilitas dan efektivitas pelayanan masyarakat.
“Kalau Hunuth TPU ada, tapi itu kan TPU untuk Covid kemarin. Saya pikir kalau di Batu Merah jauh ke sana nanti katong ( kita ) lihat. Intinya katong ( kita ) serius untuk mencari lahan TPU, tapi memang masih kesulitan untuk mendapatkan lahan,” terang Bodewin Wattimena lagi
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon juga menyinggung pelaksanaan 17 program prioritas pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Soal 17 program nanti katong ( kita ) lihat. Ada juga yang teknis soal bagaimana perbaiki kinerja OPD. Kalau kinerja OPD tidak terlibat langsung dengan 17 program, tapi bagaimana mereka meningkatkan kinerja supaya mendorong 17 program itu bisa berjalan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan pelayanan dasar, tetapi juga pembenahan birokrasi internal agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.(Cin)
