Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan simulasi kepada warga terdampak bencana alam, seperti kebakaran dan tanah longsor, di sejumlah wilayah kota, Senin (06/10/2025).
Wali Kota Ambon dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap warganya.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak dibiarkan sendiri, dan hari ini kita tunjukkan komitmen itu,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota juga menjawab berbagai pertanyaan publik yang selama ini muncul terkait penanganan bencana, khususnya soal distribusi bantuan.
“Bantuan ini sekaligus menjawab berbagai tanggapan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah tetap hadir dan terus berupaya maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung mengenai pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama yang telah dilantik beberapa waktu lalu.
Ia memastikan bahwa gaji akan dibayarkan mulai Oktober, dan meminta agar masing-masing OPD segera memproses dokumen administrasi yang diperlukan.
“Begitu juga dengan CPNS yang belum menerima gaji bulan Juni, itu bukan hilang. Kita masih menunggu hasil evaluasi perubahan APBD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Setelah itu selesai, gaji akan dibayarkan,” jelasnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota menyoroti masih lemahnya kesiapan sejumlah OPD dalam menghadapi pemeriksaan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ia menyatakan kekecewaannya karena banyak data yang belum siap saat pemeriksaan dilakukan.
“Sudah berulang kali saya ingatkan agar seluruh data siap sebelum BPK datang. Tapi kenyataannya, banyak OPD tidak siap. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM kita,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot Ambon berencana mengadakan pelatihan khusus bagi para kepala OPD guna meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sertifikasi teknis bagi bendahara dan staf keuangan.
“Kita tidak bisa terus biarkan staf yang belum pernah ikut pelatihan ditunjuk sebagai bendahara. Pemerintahan harus dijalankan secara profesional,” tandasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemkot Ambon berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di masa depan. (NI-01)
