Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konferensi pers di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/2025).
Membahas aspirasi daerah menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa aspirasi daerah harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan anggaran nasional.
Ia berharap DPD RI dapat memperjuangkan kebutuhan Maluku, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan hutang daerah, serta kejelasan stimulus nasional yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami menitipkan harapan sebagai daerah yang punya aspirasi kuat. Aspirasi ini harus diperjuangkan oleh DPD RI dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pusat, agar Maluku tidak tertinggal dalam alokasi pembangunan nasional,” ujar Gubernur Lewerissa.
Dalam forum tersebut, hadir pula perwakilan lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, serta sejumlah unsur lainnya.
Pemprov Maluku menekankan perlunya afirmasi anggaran, terutama terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah, dan penjadwalan ulang beban hutang agar tidak menghambat pembangunan.
Lewerissa juga mengingatkan potensi besar Maluku di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata yang belum dimanfaatkan optimal. Ia berharap dukungan pusat bisa menjadi jembatan transformasi ekonomi Maluku.
“Kami ingin melihat Maluku sebagai prioritas nasional. Ini bukan soal politis, tapi karena potensi kami nyata. Jika diberi akses dan dukungan, Maluku akan melesat maju,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi Maluku ke forum nasional bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
“Kami akan membahas nota keuangan dan isu strategis termasuk pengurangan dana transfer ke daerah. Walaupun jumlahnya besar, realisasi dan prioritasnya belum adil. Kami ingin Maluku mendapat tempat utama dalam kebijakan fiskal ke depan,” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti berbagai program prioritas pusat seperti MBG (Rp333 triliun), Koperasi Merah Putih (Rp80 triliun), Sekolah Rakyat, hingga layanan kesehatan gratis.
Menurutnya, semua program harus diimbangi koordinasi efektif agar sesuai kebutuhan daerah.
Selain itu, DPD RI mendorong pemanfaatan Municipal Bond sebagai alternatif pembiayaan daerah dengan dukungan jaminan dari pemerintah pusat.
Mereka menekankan pentingnya optimalisasi dana mengendap di pusat seperti dana pensiun, dana haji, dan dana LPD untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk di Maluku.
Konferensi pers ini menjadi langkah awal penyelarasan kepentingan pusat dan daerah menuju desain pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif. (NI-01)
