Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus mendorong optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Pendampingan Pelaporan Tahun 2025 dan Laporan Rencana Program Kerja Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku ini dilaksanakan secara luring dan daring, serta diikuti oleh perwakilan TPAKD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Sekda Sadali Ie menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menilai pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan program kerja TPAKD, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan di daerah.
Sadali Ie menjelaskan, Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SITPAKD) merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pelaporan program kerja TPAKD secara real time, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, SITPAKD juga menjadi sarana koordinasi antara TPAKD daerah dengan TPAKD pusat melalui OJK.
“Melalui SITPAKD, laporan rencana dan realisasi program kerja dapat disampaikan secara tepat waktu dan terintegrasi, sehingga memungkinkan TPAKD pusat memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap program yang diajukan,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar daerah dalam konteks pembangunan Provinsi Maluku. Ia mengajak seluruh peserta untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun kebersamaan demi pencapaian tujuan bersama.
“Mari kita semua menganggap ini kita satu keluarga. Dalam konteks Provinsi Maluku, tidak ada lagi ego sektoral antarkabupaten. Kita saling menopang dan saling menunjang,” tegasnya.
Sekda juga berharap kegiatan pendampingan ini mampu menyelaraskan perencanaan program kerja tahun 2026 serta meningkatkan pemahaman seluruh tim terhadap tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyusunan dan penyampaian laporan.
Pengalaman kabupaten/kota yang telah memiliki praktik pelaporan yang baik diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lainnya.
“Kita harapkan ke depan penyampaian laporan menjadi lebih seragam, tepat waktu, dan berkualitas, serta perencanaan program kerja dapat disusun secara lebih terarah,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku, serta Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. (NI-01)
