Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 bagi masyarakat kurang mampu di Maluku. Seremoni serah terima bantuan digelar di Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa (03/03/2026), dihadiri jajaran pemerintah provinsi dan kota.
Wali Kota Bodewin Wattimena menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni di Kota Ambon masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek administrasi dan legalitas lahan.
Menurutnya, banyak rumah secara fisik terlihat tidak layak, terutama di wilayah pegunungan. Namun saat diverifikasi, terbentur syarat administrasi seperti status kependudukan, kategori penghasilan, hingga kepemilikan tanah.
“Rumah bisa diperbaiki melalui program ini, tetapi jika tanahnya bukan milik sendiri, itu menjadi kendala. Ini yang sering terjadi di Ambon sebagai kota tujuan urbanisasi,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota juga kembali menyuarakan aspirasi bagi tiga komunitas eks pengungsi, yakni Silo, Kayeli, dan Air Manis. Ia menyebut, sudah hampir 25 tahun para eks pengungsi tersebut menanti realisasi pembangunan rumah khusus.
“Perencanaan sudah siap, lahan siap, data siap. Namun sampai hari ini belum ada program yang benar-benar menjawab kebutuhan 471 kepala keluarga yang masih tinggal di barak pengungsian,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia mengakui, secara statistik Maluku masih tergolong sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Salah satu indikator kemiskinan adalah ketika kebutuhan dasar, termasuk rumah layak huni, belum terpenuhi,” kata Lewerissa.
Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh mengambil keputusan tanpa data yang akurat.
Pada 2026 ini, kuota BSPS untuk Maluku meningkat signifikan menjadi 2.998 unit. Meski demikian, Gubernur menilai besaran bantuan senilai Rp20 juta per unit masih belum memadai, mengingat tingginya harga bahan bangunan di wilayah kepulauan.
“Dengan kondisi geografis Maluku yang didominasi pulau-pulau kecil, biaya distribusi material sangat mahal. Kami sudah menyurati Menteri agar besaran bantuan disetarakan dengan Maluku Utara atau Papua,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung komitmen pemerintah untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat konflik sosial, termasuk di wilayah Seram bagian timur.
“Korban konflik tidak boleh dibiarkan hidup tanpa kepastian tempat tinggal. Itu tanggung jawab negara untuk memulihkan keadaan mereka,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kepala daerah di Maluku untuk bersatu memperjuangkan tambahan kuota dan peningkatan nilai bantuan BSPS di tingkat pusat.
Seremoni di Hative Kecil tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kota untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Maluku, sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan keluarga penerima manfaat. (NI-01)
