Ambon.nusainanews.com — Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (13/04/2026).
Dalam forum tersebut, Mumin Refra mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jembatan yang telah dianggarkan dalam APBD sebelumnya. Ia menilai perlu adanya kejelasan apakah seluruh program tersebut dapat direalisasikan atau justru mengalami hambatan di lapangan.
“Apakah seluruh jembatan yang telah dianggarkan dalam APBD itu bisa direalisasikan atau tidak, ataukah mengalami kendala dalam pelaksanaannya,”tanya Refra.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk jembatan yang roboh dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Mumin Refra turut menyinggung pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari sisi pengelolaan maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Ia mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di pasar.
“Kami melihat belum ada skema yang jelas untuk mendorong kontribusi dari kabupaten/kota, terutama dalam hal optimalisasi pajak daerah,” utar Mumin
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menghadirkan skema baru yang mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan pajak agar lebih efektif dan transparan.
Menurutnya, potensi objek pajak di Maluku masih sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal. Hal ini terlihat dari target ribuan objek pajak yang belum sepenuhnya tergarap.
“Jika ini tidak menjadi perhatian bersama, maka potensi pendapatan daerah akan terus hilang dan merugikan daerah,” ujar Refra.
Ia juga mengingatkan bahwa target optimalisasi objek pajak yang mencapai lebih dari 5.000 objek harus menjadi fokus pemerintah daerah, agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan.
Rapat DIM LKPJ tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD Maluku untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan di sektor infrastruktur dan pendapatan daerah.
Dengan berbagai catatan kritis yang disampaikan, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang ada, demi mendorong pembangunan Maluku yang lebih merata dan berkelanjutan.(Red)
