Ambon.nusainanews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyoroti meningkatnya insiden yang terjadi di kawasan JMP (Jembatan Merah Putih) Kota Ambon Maluku Dalam wawancara yang berlangsung di Gedung Ashari Alfatah, Senin (4/5/2026), ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga.
Pernyataan ini muncul menyusul sejumlah kejadian yang telah memakan korban di lokasi tersebut. JMP yang sejatinya dibangun untuk mempercepat mobilitas transportasi, kini menghadapi tantangan sosial yang mengkhawatirkan jika tidak ditangani secara komprehensif.
Wattimena menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Ia mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain guna menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
“…Mari kita berupaya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain terutama dalam keluarga. JMP ini dibangun untuk mempercepat transportasi kita, saya berharap jangan sampai satu orang melakukan, yang lain ikut.”ajak Wali Kota Ambon
Ia juga mengakui keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh di area JMP selama 24 jam penuh. Menurutnya, meskipun pengawasan diperketat, faktor niat individu tetap menjadi hal yang sulit dikendalikan.
“.Kita melakukan pengawasan seketat apapun, tapi sepanjang niat itu ada, tidak bisa kita hindari. Siapa yang bisa menjaga itu jembatan satu kali dua puluh empat jam?akui Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Lebih lanjut, Wattimena mengingatkan bahwa tekanan hidup tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengambil keputusan ekstrem. Ia menegaskan bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan, dan masyarakat perlu didorong untuk mencari solusi, bukan justru memperparah keadaan.
“Sesulit apapun hidup ini, kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jangan mengambil tindakan yang merugikan keluarga dan orang banyak. Nanti lama-lama orang takut JMP, padahal itu tempat untuk mencari solusi, bukan sesuatu yang menakutkan.”pintanya
Dari sisi kebijakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Balai Jalan yang memiliki kewenangan atas pengelolaan JMP. Namun, opsi penutupan jembatan dinilai tidak memungkinkan karena fungsi vitalnya bagi transportasi publik di Ambon.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah berencana memperkuat pendekatan persuasif, seperti pemasangan spanduk imbauan dan kampanye kesadaran publik. Meski demikian, Wattimena kembali menegaskan bahwa peran utama tetap berada pada kesadaran individu dan keluarga.
Dengan kondisi ini, pemerintah berharap adanya sinergi antara kebijakan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif dari semua pihak, upaya pencegahan dinilai tidak akan berjalan efektif dalam jangka panjang.(NI)
