Liang, NusaInaNews.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelabuhan di Kota Ambon untuk memastikan kesiapan pelayanan angkutan laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari hasil sidak tersebut, Komisi III menilai persiapan yang dilakukan pihak terkait belum maksimal, khususnya di Pelabuhan Yos Sudarso.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hidayat Wajo, mengatakan sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama yang digelar pada 1 Desember 2025. Kunjungan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar dapat melihat kondisi riil pelayanan di lapangan.
“Kami ingin memastikan kesiapan ASDP, Pelni, Dinas Perhubungan, dan Pelindo dalam menghadapi lonjakan penumpang Nataru. Namun faktanya, masih terjadi penumpukan penumpang,” kata Hidayat Wajo kepada wartawan usai sidak di Pelabuhan Ferry Hunimua, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, di Pelabuhan Yos Sudarso ditemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kenyamanan penumpang yang kurang diperhatikan. Bahkan, tidak tersedia toilet dan kamar mandi yang layak bagi calon penumpang. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pekerjaan perbaikan di area Pelindo yang membuat penumpang harus berdesakan.
“Tadi kami sudah berkoordinasi langsung dengan General Manager Pelindo. Besok Komisi III akan mengundang Pelindo, Pelni, serta instansi terkait lainnya untuk rapat resmi, karena secara umum persiapan ini belum siap,” tegasnya.
Selain fasilitas, Komisi III juga menerima laporan terkait pengelolaan tiket yang dinilai tidak tertib. Hidayat mengungkapkan adanya dugaan pihak-pihak yang bukan petugas resmi ikut mengatur tiket naik kapal, sehingga merugikan masyarakat dan mencederai pelayanan publik.
Penumpukan penumpang juga berpotensi terjadi di beberapa pelabuhan lain seperti Pelabuhan Slamet Riyadi, Galala, dan Hunimua akibat keterbatasan armada kapal. Meski demikian, pihak ASDP menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi.
“Kepala ASDP menyampaikan bahwa lima armada akan diarahkan ke Hunimua. Penumpukan mungkin tetap terjadi, tetapi diupayakan tidak berlangsung berhari-hari,” jelas Hidayat.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini dan mendesak seluruh pihak terkait agar segera berbenah demi menjamin pelayanan transportasi laut yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat selama periode Nataru. (NI-01)
