Ambon Catat Inflasi Tertinggi di Indonesia Timur, Pemkot dan BPS Gelar Literasi Ekonomi

oleh -42277 Dilihat
oleh
Oplus_16908288

Ambon, NusaInaNews.com – Kota Ambon menjadi sorotan publik setelah mencatat tingkat inflasi tertinggi di kawasan Indonesia Timur sepanjang tahun 2025. Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait daya beli dan stabilitas ekonomi daerah.

Menanggapi situasi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menginisiasi kegiatan literasi ekonomi kepada masyarakat melalui forum bertema “Apa Kabar Inflasi Kota Ambon Tahun 2025”. Kegiatan ini digelar di Balai Kota Ambon, Kamis (15/01/26).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, dalam pemaparannya menegaskan bahwa inflasi tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai ancaman ekonomi semata. Menurutnya, inflasi merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang perlu dipahami secara utuh dan proporsional.

“Baik inflasi yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi sama-sama berisiko. Yang dibutuhkan bukan menekan inflasi hingga nol, melainkan menjaga pergerakannya tetap seimbang sesuai dengan situasi ekonomi,” ujar Pauline.

Sebagai Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Maluku, ia menekankan pentingnya literasi publik agar masyarakat tidak salah menafsirkan data inflasi yang beredar. Pemahaman yang baik, kata dia, akan membantu masyarakat melihat inflasi sebagai indikator ekonomi, bukan sekadar kenaikan harga semata.

Pauline juga menjelaskan bahwa pengukuran inflasi dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH), yang mencerminkan pola dan kebiasaan belanja masyarakat di suatu daerah. Survei tersebut menjadi dasar penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Berdasarkan survei terakhir pada akhir 2022, terdapat 359 jenis barang dan jasa di Kota Ambon yang menjadi komponen IHK dan dipantau perkembangannya setiap bulan,” jelasnya.

Melalui forum ini, Pemkot Ambon dan BPS berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai inflasi, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. (NI-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.