Ambon.nusainanews.com — Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyoroti dampak situasi global terhadap ketersediaan energi dan sektor transportasi dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (13/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Allan Lohy menyinggung kondisi global yang saat ini mengalami tekanan, termasuk potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Iran . Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada daerah kepulauan seperti Maluku.
Menurutnya, gejolak global berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, terutama transportasi laut antar pulau seperti kapal feri, yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Maluku.
“Kita harus melihat situasi global, karena dampaknya bisa langsung dirasakan di daerah kepulauan seperti Maluku, khususnya terkait harga BBM dan transportasi antar pulau,”ungkap Lohy.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah daerah dalam menghadapi potensi krisis tersebut, termasuk menyiapkan strategi mitigasi yang matang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Lohy juga menyoroti kesiapan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan dan bandara yang dinilai harus dipersiapkan secara optimal untuk menghadapi kemungkinan lonjakan aktivitas maupun perubahan pola distribusi logistik.
“Kita harus mempersiapkan pelabuhan dan bandara dengan baik, karena ini akan menjadi titik penting dalam menghadapi dinamika ke depan,” ujar Lohy.
Ia juga menyinggung kenaikan harga tiket pesawat yang dinilai telah mencapai angka signifikan, bahkan disebut mengalami peningkatan hingga sekitar 80 persen. Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat di wilayah kepulauan.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah untuk segera merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi perkembangan global, termasuk kemungkinan kebijakan relaksasi atau intervensi tertentu guna menjaga stabilitas harga dan distribusi.
Tak hanya itu, Lohy juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih, agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita harus merencanakan secara matang, karena anggaran kita terbatas. Jangan sampai program yang dijalankan justru tumpang tindih dan tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” tekannya
Ia menegaskan bahwa DPRD Maluku pada prinsipnya mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat dan responsif dalam menghadapi tantangan global, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
Rapat DIM LKPJ tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika global.(NI)
