Seram Bagian Barat, NusaInaNews.com – Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) periode 2025, Andarias Hengky Kolly, S.H., menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan daerah serta langkah-langkah strategis yang diambil DPRD bersama Pemerintah Daerah menjelang penetapan APBD 2026.
Kolly memaparkan bahwa seluruh tahapan penyusunan anggaran telah dijadwalkan secara ketat.
“Sekitar hari Jumat pagi kita paripurna nota pengantar APBD, dan Jumat siang masuk pembahasan komisi-komisi (satuan tiga) untuk membahas RAPBD. Kemungkinan sampai hari Sabtu. Karena sesuai ketentuan, tanggal 30 November APBD harus diketuk palu,” jelas Kolly, saat diwawancarai, usai Paripurna di DPRD Seram Bagian Barat, Rabu (26/11/2025).
Kolly mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penyusunan APBD tahun depan adalah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dalam penetapan KUA-PPAS ini, kita dipotong dana transfer sekitar Rp190 miliar lebih. Jadi kalau mau bilang normal, sebenarnya tidak normal. APBD kita sedang sakit,” ujarnya.
Pemangkasan ini berdampak langsung pada berbagai pos anggaran, termasuk di DPRD sendiri.
“Pokir sudah hilang. Reses juga nyaris hilang. Semua kena imbas efisiensi,” tambah Kolly.
Dalam langkah strategis yang cukup tidak biasa, DPRD dan pemerintah daerah sepakat agar neraca APBD tidak ditutup nol.
“Biasanya APBD kita nol, tetapi kali ini kita bikin APBD kurang (defisit). Sengaja begitu supaya pemerintah pusat melihat dan memperhatikan kondisi kita,” jelasnya.
Rencananya, SILPA tahun depan akan digunakan untuk menutupi selisih defisit tersebut.
Salah satu komponen yang mengalami penyesuaian adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kolly menjelaskan bahwa pemotongan ini bukan pengurangan hak, tetapi rasionalisasi dari tren realisasi anggaran.
“TPP setiap tahun dianggarkan 31 miliar, tapi realisasinya hanya 80 persen. Jadi ada sekitar Rp8 miliar yang tidak terpakai. Itu yang kita potong dan alihkan ke layanan-layanan dasar,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa hak pegawai tidak terganggu. “Realisasi tidak pernah mencapai 100 persen. Jadi ini hanya penyesuaian. Berbeda dengan Ambon yang potong setengah; kita masih aman.”
Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah menetapkan skala prioritas yang ketat. Kolly menegaskan bahwa APBD 2026 akan fokus pada sektor layanan dasar.
“Kalau ada sekolah rusak, rumah sakit rusak, itu harus jadi prioritas. Tidak mungkin semua tetap berjalan normal ketika APBD kita sedang sakit. Semua harus berkorban,” katanya.
Kolly berharap langkah efisiensi yang diambil dapat menjaga stabilitas pelayanan publik tanpa mengorbankan hak masyarakat.
“Kalau kondisi pulih, tahun depan kita kembalikan anggaran seperti biasa. Tetapi untuk sekarang, kita harus menyesuaikan kemampuan daerah,” pungkasnya. (NI-01)
