SBB.nusainanews.com – Sebuah perkara yang diduga berkaitan dengan hilangnya senjata api laras panjang milik Pos Polisi Subsektor Laala hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga bahkan menyindir bahwa kasus tersebut ibarat “hantu yang gentayangan”, karena namanya terus muncul dalam percakapan publik, tetapi kepastian hukumnya belum juga terlihat secara terang.
Dalam perspektif negara hukum, setiap perkara semestinya memiliki titik terang melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Namun ketika waktu berjalan panjang tanpa jawaban yang memuaskan publik, maka ruang-ruang spekulasi akan lahir dengan sendirinya.
Di situlah masyarakat mulai bertanya, apakah kasus ini sedang menuju penyelesaian atau justru perlahan memasuki fase “sakaratul maut” sebelum akhirnya terkubur dalam tumpukan berkas yang terlupakan.
Nama Bripka Sardi Loilatu kembali menjadi sorotan warga karena diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa hilangnya senjata laras panjang milik Pos Polisi Subsektor Laala beberapa waktu lalu. Pada saat itu, yang bersangkutan diketahui menjabat sebagai Kepala Subsektor atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Danpos.
Jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah negara yang melekat dengan tanggung jawab moral dan hukum. Seorang aparat kepolisian tidak hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang diwakilinya.
Namun berdasarkan berbagai keterangan yang beredar di tengah masyarakat, muncul dugaan bahwa sebelum senjata tersebut dinyatakan hilang, terdapat serangkaian peristiwa yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya.
Beberapa warga mengaku pernah melihat Bripka Sardi berada bersama sejumlah pemuda dalam sebuah kegiatan pesta minuman keras di kawasan belakang rumah salah satu warga Dusun Tanah Goyang. Tidak lama setelah peristiwa itu, masyarakat kemudian dihebohkan dengan informasi mengenai hilangnya senjata api laras panjang milik Pos Polisi Subsektor Laala.
Menurut penuturan sejumlah warga, saat mereka mendatangi rumah yang bersangkutan untuk memastikan informasi tersebut, muncul penjelasan bahwa sebelumnya telah dilakukan razia terhadap pelaku peredaran minuman keras jenis sopi.
Akan tetapi, cerita tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
“Jika benar sedang melakukan penegakan hukum terhadap peredaran miras, mengapa pada saat yang sama muncul cerita bahwa yang bersangkutan juga diduga terlibat dalam aktivitas pesta miras bersama sejumlah pemuda?” demikian pertanyaan yang berulang kali terdengar dari kalangan warga.
Pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi diskusi panjang yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang dianggap memuaskan oleh masyarakat.
Tidak berhenti sampai di situ, warga juga mengaku penasaran terhadap keberadaan dokumentasi maupun identitas pihak yang disebut-sebut pernah menjadi target razia tersebut. Menurut mereka, apabila suatu operasi penegakan hukum benar-benar dilaksanakan, tentu terdapat prosedur administrasi, dokumentasi, maupun bukti pendukung yang dapat menjelaskan kronologi kejadian secara utuh.
Dalam perjalanan waktu, cerita mengenai dugaan razia miras tersebut kemudian berkembang ke berbagai versi informasi yang beredar di masyarakat. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan adanya keterkaitan dengan aktivitas peredaran air raksa yang disebut-sebut terjadi di wilayah pesisir sekitar Desa Loki.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku memperoleh informasi dari seseorang yang disebut pernah berkomunikasi langsung dengan Bripka Sardi.
Menurut sumber tersebut, terdapat dugaan skenario tertentu yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan proses penindakan hukum.
Bahkan, menurut keterangan yang beredar, terdapat rekaman percakapan yang disebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan pemeriksaan.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berada pada ranah dugaan dan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikan kebenarannya melalui proses penyelidikan yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.
Di tengah berbagai cerita yang berkembang, masyarakat kini menaruh harapan besar kepada penyidik Polda Maluku agar perkara hilangnya senjata api tersebut tidak berakhir sebagai misteri tanpa penyelesaian.
Warga berharap proses hukum tidak berhenti pada narasi, melainkan mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sebab dalam negara hukum, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.
Jangan sampai perkara yang telah lama menjadi perhatian publik itu akhirnya bernasib seperti “hantu gentayangan” yang terus muncul dalam cerita masyarakat, namun tidak pernah menemukan rumah bernama kepastian hukum.
Perspektif Kriminologi
Dalam kajian kriminologi, hilangnya barang inventaris negara, khususnya senjata api milik institusi penegak hukum, bukan sekadar persoalan administrasi.
Peristiwa semacam ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik apabila tidak ditangani secara transparan dan akuntabel.
Kriminolog menilai bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, penghilangan barang bukti, maupun tindakan yang berpotensi mengaburkan fakta harus direspons melalui investigasi yang independen.
Tujuannya bukan semata-mata mencari siapa yang salah, melainkan memastikan bahwa sistem hukum tetap memiliki legitimasi di mata masyarakat.
Karena pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya individu tertentu, melainkan kredibilitas hukum itu sendiri. Ketika hukum mampu menjawab pertanyaan masyarakat secara terbuka dan berdasarkan bukti, maka kepercayaan publik akan tumbuh.
Sebaliknya, ketika sebuah perkara dibiarkan menggantung terlalu lama, ruang spekulasi akan terus hidup dan menjadi “hantu sosial” yang menghantui institusi penegak hukum.(Mozes)
