Ambon, NusaInaNews.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku mulai mematangkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh kabupaten dan kota. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung bertahap mulai pertengahan Februari hingga akhir April 2026.
Hal itu disampaikan Richard Rahakbauw saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/02/2026). Ia menjelaskan bahwa meski Musda merupakan kewenangan DPD II, DPD I tetap berperan penting dalam mengoordinasikan waktu dan mekanisme agar seluruh tahapan berjalan searah dengan kebijakan DPP.
“DPD I sudah menetapkan rentang waktu pelaksanaan. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua DPD II untuk menyepakati jadwal definitif masing-masing daerah,” ungkapnya.
Sejumlah daerah yang dipastikan masuk agenda Musda antara lain Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, hingga Maluku Barat Daya. Setelah jadwal ditetapkan, panitia dan tim pendamping akan dibentuk untuk mengawal jalannya Musda secara tertib dan bertanggung jawab.
Richard menegaskan bahwa seluruh proses Musda telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis partai. Dengan demikian, keterlibatan tidak hanya terbatas pada pengurus inti, tetapi juga melibatkan unsur kecamatan, fraksi, hingga pengurus desa dan kelurahan.
Ia menambahkan, percepatan Musda menjadi instruksi langsung dari DPP Golkar, meskipun pelantikan anggota DPRD terpilih dijadwalkan setelah Idulfitri. Hal ini berkaitan dengan agenda verifikasi data kader dan bakal calon politik yang akan dilakukan pada Mei mendatang.
Terkait kandidat yang akan maju dalam Musda, Richard menekankan bahwa dukungan minimal 30 persen HPB suara saja tidak cukup. Calon juga harus memiliki rekam jejak yang baik, loyalitas terhadap partai, integritas tinggi, serta bebas dari pelanggaran organisasi.
“DPD I akan membentuk tim khusus untuk melakukan penilaian. Kami ingin memastikan yang terpilih benar-benar figur kuat dan layak memimpin partai ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Richard menyebut bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari strategi besar Golkar Maluku untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas kepemimpinan. Semua keputusan diambil secara kolektif dan sejalan dengan arahan pusat,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya persatuan internal. Menurutnya, soliditas kader di semua tingkatan akan menjadi faktor penentu dalam mengembalikan kekuatan politik Golkar di Maluku, sekaligus memastikan setiap keputusan organisasi dijalankan tanpa intervensi yang tidak semestinya. (NI-01)
