Ambon, NusaInaNews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya koordinasi antara seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama jajaran terkait, di Swiss-belhotel, Kota Ambon, Rabu (13/8/2025).
Menurut Lewerissa, capaian realisasi PAD Maluku tahun ini tergolong menggembirakan. Namun, ia menyoroti perlunya optimalisasi pemungutan pajak dari seluruh potensi yang ada.
“Tantangan kita adalah bagaimana semua potensi pajak daerah maupun distribusi daerah bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Salah satu hambatan yang dihadapi, kata Lewerissa, adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak sektor tertentu, seperti perikanan tangkap. Permohonan Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku kepada pemerintah pusat untuk membuka ruang pemungutan pajak di sektor tersebut ditolak karena tidak tercantum dalam daftar pajak yang diatur secara tertutup oleh Kementerian Keuangan.
Meski demikian, Pemprov Maluku akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat demi relaksasi aturan.
“Kalau tidak diberi kewenangan, kita akan sulit mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang besar ini,” tambahnya.
Selain itu, Lewerissa mengangkat isu potensi pajak dari kendaraan luar daerah yang beroperasi di Maluku. Ia mencontohkan kendaraan bernomor polisi Jakarta yang beroperasi dan menimbulkan polusi serta menggunakan infrastruktur di Maluku, namun tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah. Untuk itu, pemprov berencana membangun kerja sama antarprovinsi guna membahas mekanisme pemungutan pajak lintas wilayah.
Lewerissa mengungkapkan Pemprov Maluku juga tengah mengajukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. Usulan ini telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan sedang dalam proses percepatan persetujuan.
Menurutnya, jumlah BUMD di Maluku saat ini masih sangat terbatas dibanding potensi yang ada.
“Satu (BUMD) harus punya fokus pada satu core bisnis, supaya kerja lebih efektif. Jangan seperti sekarang, satu perusahaan menggarap berbagai bidang sehingga tidak maksimal,” tegasnya.
Lewerissa menutup dengan mengajak media membantu menyampaikan informasi kebijakan pemerintah daerah secara benar kepada publik, demi terciptanya pemahaman dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Pemprov Maluku. (NI-A)
