Ambon, NusaInaNews.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal melalui perbaikan tata kelola perizinan dan penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Benhur usai rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama 10 mitra kerja, yang membahas laporan realisasi serapan PAD Tahun 2025, Senin (26/1/2026).
Menurut Benhur, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah proses perizinan yang belum tuntas, sementara aktivitas investasi sudah berjalan. Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi karena pihak investor telah menunjukkan itikad baik dengan menyetor kontribusi PAD tahap pertama dan hanya meminta penundaan pembayaran lanjutan hingga April 2026.
“Kita harus bersyukur karena pengelolaan ini sudah berjalan dan sudah ada setoran tahap pertama. Mereka hanya meminta penundaan sampai April. Yang penting barangnya ada, karena kalau tidak ada, ceritanya akan berbeda,” ujarnya.
Benhur menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara tertib dan profesional agar benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Ia menilai adanya perbedaan positif dibandingkan sebelumnya menunjukkan kemajuan yang patut didorong ke arah ekspansi usaha.
“Kita melihat sudah ada kemajuan, dan kita berharap kemajuan itu bisa mendorong ekspansi ke depan, termasuk pengelolaan yang dipisahkan maupun yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menyinggung potensi sektor-sektor tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam, yang dinilai strategis untuk meningkatkan PAD. Untuk itu, DPRD mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam.
“Kita akan mempertimbangkan pembentukan pansus secara baik. Ini sesuatu yang strategis karena sudah dimulai sejak tahun lalu, dan sekarang kita fokus pada langkah-langkah praktis di tahun berjalan,” jelas Benhur.
Lebih lanjut, Benhur menegaskan bahwa APBD telah ditetapkan, sehingga tantangan utama saat ini adalah pada tahap eksekusi. Ia berharap tidak ada lagi hambatan administratif yang berlarut-larut dan dijadikan alasan di kemudian hari.
“Kita ingin semua proses berjalan dengan baik, terintegrasi antar-OPD, sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa dibuktikan dengan setoran PAD yang maksimal,” pungkasnya. (NI-01)
