Ambon, NusaInaNews.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menilai kebijakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah penting untuk mendorong efektivitas serta optimalisasi kinerja pemerintahan daerah.
Menurut Benhur, esensi perampingan OPD bukan semata-mata mengurangi jumlah perangkat daerah, melainkan membangun sistem kerja yang lebih efisien dan produktif dengan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”.
“Efektivitas dari perampingan itu bertujuan memberikan gambaran tentang kerja-kerja yang optimal. Jadi kita harus menekan struktur yang berlebihan, miskin struktur tapi kaya fungsi, seperti dulu kala,” ujar Benhur kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (19/01/26).
Ia mencontohkan sejumlah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi seperti Bali dan Sulawesi Selatan yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif meski memiliki jumlah OPD yang tidak terlalu banyak.
“Daerah-daerah yang punya pendapatan tinggi saja OPD-nya tidak terlalu banyak. Daerah ini harus lebih optimal dengan mengefisienkan tubuh OPD-nya. Jangan seperti pemerintah pusat, kementeriannya banyak tapi kerjanya belum tentu baik,” tegasnya.
Benhur berharap pemerintah daerah dapat melakukan kajian yang matang dan komprehensif terkait penataan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan perampingan OPD dapat diterapkan secara tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik. (NI-01)
