Ambon, NusaInaNews.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, melontarkan kritik tajam terhadap pemangkasan dan pergeseran anggaran program ketahanan pangan di Maluku yang dinilainya semakin memperlemah fondasi sektor pangan, terutama di daerah kepulauan yang rentan krisis pasokan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di ruang Komisi II DPRD Maluku pada Senin (29/9), Irawadi menyebut bahwa alokasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan saat ini sangat tidak memadai.
“Kalau kita lihat, untuk Maluku anggarannya banyak yang bergeser dan dikurangi. Bagaimana kita mau bicara mengenai ketahanan pangan sementara anggarannya sangat minim dan tidak maksimal,” tegas Irawadi.
Menurutnya, pendekatan terhadap ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada hasil panen.
Irawadi menekankan perlunya strategi menyeluruh mulai dari hulu ke hilir, termasuk penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pascapanen.
“Program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Ada Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, juga infrastruktur yang hingga kini masih belum lengkap. Kita perlu penambahan dan rehabilitasi, termasuk irigasi dan bendungan,” jelasnya.
Irawadi menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menyangkut langsung pada kemandirian daerah, stabilitas harga pangan, hingga pengendalian inflasi.
Ia pun memperingatkan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, produktivitas petani akan terus menurun, sementara harga pangan akan semakin sulit dijangkau masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan program ketahanan pangan berjalan tidak sinkron dan berdampak pada tidak optimalnya produksi pangan lokal.
“Dukungan yang tidak maksimal akan berpengaruh langsung pada kualitas produksi pangan, khususnya beras, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Irawadi mendesak Pemerintah provinsi Maluku segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan memprioritaskan program ketahanan pangan dalam penganggaran tahun mendatang.
Ia juga mendorong keterlibatan legislatif secara aktif dalam pengawasan agar anggaran yang tersedia tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Komisi II DPRD Maluku, tambah Irawadi, berkomitmen mengawal kebijakan sektor pertanian dan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses logistik dan distribusi. (NI-01)
