Ambon, NusaInaNews.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Maluku, Rabu (6/8/2025).
Rapat ini secara mendalam membahas berbagai persoalan infrastruktur dan penanganan sungai yang dinilai perlu penanganan segera.
Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan antara lain penanganan Sungai Wayari di Negeri Suli, kondisi kritis Jembatan Kawanua di Seram Selatan, serta persoalan Sungai Tamilouw, semuanya berada di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, kondisi serupa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) juga ikut dibahas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari instansi teknis terkait. Ia meminta agar pihak Balai Wilayah Sungai maupun Dinas PUPR melakukan identifikasi mendalam atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Kami minta agar pihak balai dan dinas terkait segera turun tangan. Identifikasi masalahnya dengan baik agar penanganan tidak justru menimbulkan persoalan baru,” ujar Refra dalam rapat tersebut.
Komisi III berharap hasil RDP ini menjadi titik awal koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif demi percepatan pembangunan infrastruktur dan mitigasi risiko bencana, terutama di daerah-daerah yang rentan. (NI-01)
