Pemkot Ambon Gelar Sosialisasi Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

oleh -197 Dilihat
oleh

Ambon, Nusainanews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar kegiatan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jelang Pilkada 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Lantai dua Ballroom Maluku City Mall (MCM) Kota Ambon, Maluku, Kamis (10/10/2024) pukul 10.00 WIT.

Dihadiri oleh sejumlah penjabat penting, termasuk Pj. Walikota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Ketua Bawaslu Kota Ambon yang diwakili oleh Sekretaris Bawaslu, perwakilan dari Kodim 1504/Ambon, Polresta Pulau Ambon, serta Ketua KPU Kota Ambon.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Walikota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

Ia menekankan bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, seperti mendukung pasangan calon tertentu atau memfasilitasi kegiatan kampanye di tempat pribadi mereka.

“ASN tidak boleh mendukung paslon tertentu atau memfasilitasi kegiatan politik dalam bentuk apapun, termasuk memberikan tekanan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu,” jelas Kaya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan dan dibuktikan oleh Bawaslu akan berujung pada sanksi.

“Rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran akan langsung disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kementerian Dalam Negeri.

Sanksi tersebut harus dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tanpa campur tangan kepala daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kaya menyebutkan bahwa netralitas tidak hanya berlaku bagi PNS dan PPPK, tetapi juga bagi tenaga honorer.

“Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa non-ASN, termasuk honorer, juga dapat dikenai sanksi, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja jika terbukti melanggar,” jelasnya.

Selain itu, Kaya juga menyoroti pentingnya peran kepala desa dalam menjaga netralitas ASN di tingkat desa.

Ia mengungkapkan rencana untuk melakukan konsolidasi dengan 50 kepala desa atau penjabat kepala desa guna memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah tersebut.

Menutup keterangannya, Kaya berharap agar partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 meningkat, dengan menargetkan angka partisipasi yang lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. (A.R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.