Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan pentingnya peran strategis mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah guna mengejar ketertinggalan ekonomi melalui transformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dr. Anton Lailosa, ST, M.Si. Sambutan itu disampaikan saat membuka Dialog Publik Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang digelar di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Senin (22/12/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Sapta Cita Sinergi Keamanan Mahasiswa dan Pemerintah dalam Mengawal Arah Pembangunan Kebijakan Daerah” tersebut menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah daerah dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda.
Dalam pemaparannya, Anton Lailosa mengungkapkan bahwa Maluku masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi. Saat ini, pendapatan per kapita Maluku berada di kisaran 2.000 dolar AS, jauh di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 5.000 dolar AS.
“Jika Indonesia menargetkan pendapatan per kapita 23.000 hingga 30.000 dolar AS di masa depan, maka Maluku minimal harus berada di angka 10.000 sampai 13.000 dolar AS. Jika tidak, kesenjangan dengan rata-rata nasional akan semakin lebar dan berdampak pada persoalan sosial, ideologi, hingga politik,” tegas Anton.
Ia menjelaskan bahwa lompatan ekonomi tersebut hanya dapat dicapai melalui transformasi sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan produktif. Selain itu, transformasi ekonomi harus diarahkan pada penguatan hilirisasi dan pengolahan potensi lokal di dalam daerah.
“Kita harus bergerak ke ekonomi hilir. Hasil laut dan sumber daya alam Maluku harus diolah di daerah sendiri agar mampu menciptakan lapangan kerja serta memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Tata kelola pemerintahan juga harus semakin profesional, digital, dan berintegritas,” ujarnya.
Gubernur Maluku melalui Kepala Bappeda turut memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara atas komitmen mereka membahas persoalan-persoalan fundamental bangsa di tengah kesibukan akademik.
“Daya kritis mahasiswa merupakan motor utama perubahan. Mimpi dan pemikiran kritis anak muda inilah yang akan menghidupkan pembangunan dan membawa daerah serta bangsa ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Dialog publik ini diharapkan menjadi awal terbangunnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
Dengan mengacu pada kerangka transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang kuat, Pemprov Maluku optimistis keterlibatan aktif mahasiswa akan memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi Sapta Cita demi kesejahteraan masyarakat Maluku secara merata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Reza Mony, Wakil Rektor I Universitas Pattimura, pimpinan organisasi kepemudaan, serta pimpinan organisasi Cipayung Plus. (*)
