Ambon, NusaInaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Maluku Utara menyatakan komitmen kuat dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam rapat koordinasi bertema “Analisis Permasalahan dan Strategi Kontinjensi Penanganan Konflik Sosial” yang digelar di Swiss-belhotel, Kota Ambon, Rabu (6/8/2025).
Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara, Asrul Gailea, menegaskan pentingnya semua pihak untuk menahan diri dan menjaga stabilitas sosial-politik di daerah. Ia mengimbau agar para tokoh politik, akademisi, dan pengamat di Maluku Utara menerapkan pendekatan cooling down dalam menyikapi isu-isu sensitif demi mencegah potensi gesekan antar kelompok.
“Semua kita harus puasa bicara dulu. Kalau salah bicara bisa memunculkan konflik sosial. Ini soal menjaga Maluku Utara tetap kondusif,” ujar Asrul Gailea dalam sesi wawancara seusai rapat.
Terkait dengan aspek teknis penanganan konflik, Gailea menyebut bahwa sejumlah anggaran telah disiapkan dalam APBD. Upaya pengamanan dan koordinasi dengan unsur TNI juga telah dilakukan, termasuk kesiapan operasional berbasis SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah tertata.
“Kolaborasi kita dengan aparat keamanan, termasuk TNI, sangat solid. Semua sudah diantisipasi, baik sebelum maupun sesudah kejadian, dengan prosedur yang jelas,” tambahnya.
Gailea juga menyoroti pentingnya dorongan legislatif terhadap pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Menurutnya, wilayah seperti Maluku dan Maluku Utara, yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, membutuhkan payung hukum yang spesifik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemerataan layanan publik.
“Rancangan undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan sudah dibahas di DPD RI, tapi masih mentok di DPR RI. Ini yang perlu kita dorong bersama, khususnya dari para wakil rakyat asal Maluku dan Maluku Utara,” tegasnya.
Dalam konteks sosial budaya, ia juga menyinggung pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Simbol-simbol adat dan kesultanan, menurutnya, berperan penting dalam memperkuat identitas dan keharmonisan masyarakat lintas etnis dan agama.
“Hubungan saudara masih kuat di sini. Kita harus rawat itu. Simbol-simbol kesultanan juga menjadi jembatan penting dalam menjaga persatuan,” tutup Gailea.
Sementara itu, dari unsur Kepolisian, perwakilan Polda Maluku, Adnan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pencegahan konflik,” ujar Adnan.
Senada, perwakilan TNI, menyampaikan bahwa pendekatan teritorial dan intelijen menjadi prioritas dalam mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak dini.
“Kita utamakan langkah teritorial dan deteksi dini. Mediasi dan pendekatan intelijen harus berjalan seiring sebagai bagian dari kerja kolaboratif mencegah konflik,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antarinstansi dalam menciptakan stabilitas sosial dan menjaga harmoni masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang dikenal majemuk secara etnis, budaya, dan agama. (NI-01)
