AMBON.nusainanews.com — Pemerintah Kota Ambon menyoroti dampak konsumsi minuman keras (miras) terhadap berbagai persoalan sosial dan keamanan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak yang disebut kerap terjadi ketika pelaku berada dalam kondisi mabuk.
Wali Kota Ambon mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dibiarkan tanpa upaya pencegahan.
“Masalah perempuan, anak, istri dipukul suami, kira-kira itu dampak negatif dari miras. Betul, beta bilang miras jenis apa, tapi dampak negatif dari miras itu,” ujar Walikota di Kantor DPRD Kota Ambon
Menurutnya, pemerintah perlu melihat akar persoalan dari berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat. Ia mengaku kerap berkomunikasi dengan Kapolres untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu persoalan keamanan.
“Beta selalu berkomunikasi dengan Pak Kapolres. Apa kejadian, kenapa? Izin Pak, mabuk. Di sana kejadian, Pak Kapolres, kenapa? Mabuk,” katanya.
Dari kondisi tersebut, ia mempertanyakan apakah pemerintah dan masyarakat harus membiarkan persoalan mabuk terus terjadi.
“Kalau mabuk menjadi masalah penyebab masalah di Kota Ambon, kenapa kita tidak bisa kurangi mabuk ini? Itu pertanyaan par katong semua,” tegasnya.
Ia menilai, setiap kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban harus menjadi bahan evaluasi untuk mencari penyebab sekaligus langkah antisipasinya.
Menurutnya, upaya mengurangi konsumsi miras menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila pemerintah ingin menekan angka kriminalitas dan melindungi masyarakat.
“Kalau kita mau masalah kriminalitas berkurang, kalau kita mau melindungi warga kota ini supaya istri-istrinya tidak dipukul banyak-banyak, anak-anaknya tidak dipukul banyak-banyak, ya gara-gara kurang kesadaran, katong bertanggung jawab untuk membuat hal yang bisa mengurangi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menjalankan sejumlah tahapan untuk mengendalikan persoalan tersebut.
“Apapun yang bisa untuk mengurangi, harus kita lakukan. Itu satu komitmen dari pemerintah kota untuk tetap melakukan tahapan-tahapan,” katanya.
Ia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bersikap tidak peduli terhadap persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Beta bertanggung jawab sebagai warga kota hari ini. Harus jadi warga kota, beta pusing amat,” katanya.(*)
