LOKI.nusainanews.com – Masyarakat Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, kembali dihebohkan oleh beredarnya informasi yang disebut-sebut berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Informasi tersebut belakangan memunculkan berbagai pertanyaan di tengah warga setelah muncul dugaan adanya keterkaitan dengan rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang disampaikan kepada media ini melalui sambungan telepon seluler pada Minggu (21/6/2026), Heri Mata Kena diduga mendatangi sejumlah rumah warga dan menawarkan bantuan pengurusan pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial tersebut.
Menurut keterangan warga, dalam penyampaiannya Heri Mata Kena diduga mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat terkait proses pendaftaran masyarakat yang ingin memperoleh bantuan PKH. Warga mengaku diberitahukan bahwa salah satu persyaratan yang disebut berasal dari pihak Dinas Sosial adalah kehadiran langsung suami dan istri pada saat proses pendaftaran.
Masih menurut keterangan warga, Heri Mata Kena juga diduga menyampaikan bahwa pendaftaran tidak dapat diwakili oleh salah satu pasangan dan bahwa kesempatan pendaftaran akan segera ditutup dalam waktu dekat. Karena itu, warga yang berminat disebut diminta untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada Senin, 22 Juni 2026.
Informasi tersebut sempat menarik perhatian sebagian warga yang berharap dapat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial pemerintah. Namun, beberapa waktu setelah penyampaian tersebut, beredar informasi lain di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa pada hari dan tanggal yang sama akan dilaksanakan aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat yang disebut berada di bawah koordinasi Heri Mata Kena dan beberapa rekannya.
Menurut informasi yang beredar di masyarakat, aksi demonstrasi tersebut rencananya akan digelar di depan Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat. Sejumlah warga kemudian mulai mempertanyakan apakah ajakan terkait pengurusan bantuan PKH tersebut benar-benar berkaitan dengan program bantuan sosial atau justru memiliki tujuan lain.
Sejumlah warga menduga informasi mengenai pendaftaran bantuan PKH tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan massa yang nantinya akan ikut dalam kegiatan demonstrasi. Meski demikian, dugaan tersebut hingga saat ini masih berupa informasi dan penilaian dari sebagian warga.
Warga berharap Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memberikan penjelasan resmi mengenai ada atau tidaknya kegiatan pendaftaran PKH yang dimaksud. Klarifikasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di sisi lain, apabila benar terdapat pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau program bantuan sosial tanpa kewenangan yang sah untuk tujuan tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif karena dapat dianggap sebagai penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan prosedur resmi pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai informasi yang beredar perlu ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan maupun tanggapan resmi dari Heri Mata Kena terkait dugaan tersebut.(Mozes)
