Ambon, NusaInaNews.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton, menegaskan bahwa rapat lanjutan terkait pengelolaan Gunung Botak di Kabupaten Buru akan dijadwalkan ulang. Hal ini terjadi setelah sejumlah pihak penting tidak hadir dalam rapat koordinasi yang digelar bersama ahli waris dan beberapa pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Buru, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (30/7/2025).
Dalam keterangannya usai rapat, Solihin Buton menyatakan bahwa meskipun secara prinsip para ahli waris mendukung program pemerintah dalam penataan dan penutupan tambang emas ilegal di Gunung Botak, mereka meminta agar dilibatkan dalam seluruh proses, khususnya dalam hal perizinan dan keterlibatan koperasi.
“Pada dasarnya mereka mendukung program pemerintah provinsi, tetapi mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam proses perizinan dan pengelolaan koperasi. Mereka juga merasa tidak pernah diajak bicara secara langsung,” ujar Solihin.
Rapat yang semula dijadwalkan untuk mendengar aspirasi semua pihak, akhirnya terpaksa dihentikan sementara karena ketidakhadiran beberapa unsur penting, seperti perwakilan koperasi, Raja Kayeli, serta Bupati dan Wakil Bupati Buru.
“Oleh karena itu, rapat kami skor. Kami ingin semua pihak hadir. Mulai dari pemangku adat, pemerintah Kabupaten Buru, pemerintah provinsi, sampai lembaga koperasi yang akan terlibat dalam pengelolaan Gunung Botak. Jangan sampai keputusan diambil secara sepihak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama 13 tahun Gunung Botak tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak masalah muncul, baik dari aspek hukum, lingkungan, hingga konflik kepemilikan lahan.
Lebih lanjut, Komisi I DPRD Maluku ingin memastikan ke depan seluruh proses berlangsung sesuai aturan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
“Kami ingin duduk bersama. Ini bukan persoalan kecil. Gunung Botak harus dikelola dengan baik, secara legal, dan melibatkan semua unsur. Kami tidak ingin hanya mendengar dari satu sisi saja. Semua harus dilibatkan agar tidak ada konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
Rapat lanjutan direncanakan akan digelar setelah surat undangan kedua dikirimkan kepada semua pihak terkait. (NI-A)
