Ambon, NusaInaNews.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, menegaskan komitmen partainya untuk menjadikan Maluku sebagai pusat penelitian kelautan dan maritim nasional, sejalan dengan visi Presiden pertama RI, Soekarno. Hal itu disampaikan Benhur dalam konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (3/11/2025).
“Bung Karno hanya dua kali meletakkan batu pertama: di Kota Masohi dan di Kota Palangkaraya. Di Masohi, beliau sudah melihat jauh ke depan bahwa Maluku harus menjadi laboratorium besar penelitian oceanografi Indonesia,” ujar Benhur.
Menurutnya, Soekarno telah memprediksi bahwa Pulau Ambon akan menjadi padat, sementara Kota Masohi di Pulau Seram akan berkembang menjadi poros pemerintahan dan pusat pertumbuhan baru di Maluku.
“Prediksi Bung Karno itu kini terbukti. Karena itu, arah pembangunan ke depan harus menempatkan Masohi dan kawasan sekitarnya sebagai basis strategis pengembangan Maluku,” jelasnya.
Benhur juga menyinggung hasil Kongres III PDI Perjuangan yang menetapkan laut sebagai beranda depan bangsa. Ia menekankan pentingnya politik hijau dan pengelolaan laut secara berkelanjutan.
“Kalau orang masih menganggap laut sebagai tempat buang sampah atau limbah, maka kita harus ubah cara pikir itu. Laut adalah beranda depan, tempat kita memuliakan kehidupan,” tegasnya.
Sebagai wujud nyata, DPD PDI Perjuangan Maluku akan memulai program reboisasi dan penghijauan pulau-pulau kecil, serta perlindungan ekosistem pesisir di kawasan Gunung Nona, Siwang, hingga Passo.
“Ini bukan simbolik, tapi komitmen,” tambahnya.
Menanggapi pergantian kepengurusan DPC, Benhur menilai hal itu sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran organisasi.
“Pergantian ketua DPC bukan soal suka atau tidak suka. Ini proses regenerasi. Partai tidak boleh statis dan harus terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman,” katanya.
Dalam bidang politik kesejahteraan, ia menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan bergizi. Benhur juga menyinggung isu makanan beracun, kemiskinan gizi, serta ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah kepulauan.
“Kita harus pastikan hasil tangkapan ikan dari kapal lokal memberi nilai tambah bagi daerah, bukan dibawa keluar tanpa manfaat,” tegasnya.
Dalam aspek hukum, Benhur menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai berlaku pada Januari 2026.
“KUHP baru ini berbasis nilai-nilai Pancasila dan hukum adat. Hukuman sosial seperti kerja di panti asuhan atau membersihkan fasilitas umum adalah bentuk keadilan yang lebih manusiawi,” jelasnya.
DPD PDI Perjuangan Maluku juga akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi KUHP yang berpihak kepada rakyat kecil.
Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2029, Benhur menegaskan kesiapan PDI Perjuangan untuk ikut bertarung.
“Politik itu soal merebut dan mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun 2029 PDI Perjuangan pasti akan maju dan berjuang untuk Maluku,” ujarnya.
Ia juga menyatakan partai terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Menutup konferensi pers, Benhur mengajak seluruh kader partai, media, dan masyarakat untuk bergotong royong membangun Maluku.
“Lima tahun ke depan kita berjalan bersama. Ini perjuangan bersama untuk Maluku yang berdaulat di laut, sejahtera di darat,” pungkasnya. (NI-01)
