Ambon, Nusainanews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyambut baik kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar untuk memperkuat pemahaman dan peran Badan Saniri Negeri dalam mendampingi pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat desa/negeri. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, usai mengikuti kegiatan, Selasa (30/7/2025).
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan seharusnya bisa lebih spesifik diterapkan di setiap kabupaten/kota, termasuk di Kota Ambon. Ia menilai, dengan waktu yang lebih panjang dan pendekatan yang lebih rinci, para anggota Badan Saniri akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami dan bertanya secara mendalam mengenai tugas-tugas teknis mereka.
“Pemkot Ambon menyambut baik kegiatan ini dan berharap ke depan bisa bekerjasama lebih intens dengan pihak penyelenggara, termasuk Pusat Pengkajian dan Strategi Indonesia (PUBSI), agar bimtek serupa bisa dilaksanakan secara terpisah dan khusus untuk badan saniri negeri yang ada di Kota Ambon,” ujar Toisutta.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk peraturan-peraturan tentang desa yang hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat desa.
Ia berharap kegiatan bimtek ini mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan di desa/negeri.
Selain itu, ia juga mengapresiasi program “Jaga Desa” yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan Kejaksaan dalam upaya pendampingan pengelolaan Dana Desa. Program ini dinilainya sangat bermanfaat dan dapat membantu pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Program ini bukan semata-mata untuk mencari-cari kesalahan, tetapi justru menjadi upaya pendampingan agar para pemangku kepentingan di desa/negeri dapat menjalankan pengelolaan Dana Desa secara benar, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Dengan pendampingan sejak awal perencanaan hingga eksekusi berbagai program, diharapkan potensi penyalahgunaan anggaran Dana Desa dapat dihindari.
“Kami sangat mendukung program ini karena membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, serta menghindari risiko-risiko hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (NI-A)
