Ambon, Nusainanews.com – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya penyelesaian konflik di dua Negeri dalam wilayah Kota Ambon.
Moenandar menegaskan bahwa jika tidak ada solusi konkret dalam waktu dekat, maka langkah tegas berupa pergantian pejabat terkait bisa menjadi opsi yang akan diambil oleh DPRD.
“Ketua tim percepatan harus lebih tegas. Kalau tidak ada jalan keluar, kami bisa rekomendasikan pergantian pejabat,” ujar Moenandar usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (4/6).
Salah satu Negeri yang menjadi sorotan adalah Negeri Tawiri, yang dinilai menghadapi konflik internal yang telah berlangsung cukup lama. Moenandar menekankan bahwa konflik tersebut sebenarnya bersumber dari satu garis keturunan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Ini sebenarnya satu mata rumah, perintah tiga moyang, empat moyang. Semua orang saudara, tinggal duduk bersama lagi. Kita tunggu hasilnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Moenandar juga merespons isu dugaan ketidakadilan dalam penetapan struktur Negeri yang kerap menjadi pemicu konflik. Ia menegaskan pentingnya dasar hukum dalam setiap klaim dan menyerukan agar segala bentuk keberatan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah.
“Kalau ada pihak yang merasa tidak adil, silakan ajukan ke pengadilan. Buktikan kalau memang dia keturunan langsung dan berhak. Kalau sudah masuk ranah hukum, saya tidak bisa komentar lebih jauh, karena itu wilayahnya pengadilan,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Wakil Ketua DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam dalam menghadapi konflik adat yang berlarut-larut.
Ia juga berharap seluruh pihak bersedia duduk bersama dan menyelesaikan masalah demi kepentingan masyarakat dan kelangsungan tatanan adat yang harmonis. (NI-A)
