Ambon.nusainanews.com – Rencana pengangkatan Marthinus Nanlohy sebagai Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah memicu polemik di kalangan guru, siswa, orangtua, dan alumni. Kebijakan yang disebut akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku itu dinilai perlu ditinjau ulang, terutama terkait rekam jejak yang bersangkutan selama menjadi tenaga pendidik.
Informasi mengenai rencana pelantikan tersebut beredar luas di lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah guru dan orangtua siswa mengaku terkejut, mengingat adanya catatan internal yang sebelumnya menyoroti kinerja dan perilaku Marthinus Nanlohy selama tahun ajaran 2022–2023.
Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rencana pelantikan itu berkaitan dengan agenda rotasi kepala sekolah oleh pemerintah provinsi.
“Informasinya dalam waktu dekat, gubernur akan melantik seluruh kepala sekolah di Maluku. Dan yang bersangkutan akan dilantik sebagai Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah,” kata seorang guru Jumat,23 April 2026
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan personal, melainkan menyangkut kualitas kepemimpinan di lingkungan pendidikan.
“Seorang kepala sekolah mestinya memiliki kepribadian baik, tidak kasar, dan bermoral,” tegas guru tersebut.
Berdasarkan dokumen internal sekolah tertanggal 20 Januari 2023, terdapat sejumlah catatan terkait pelaksanaan tugas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa guru wajib melaksanakan asesmen menyeluruh, termasuk program remedial bagi siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran.
Namun, dalam praktiknya, yang bersangkutan diduga tidak menjalankan program remedial. Bahkan, sekitar 80 persen nilai siswa dilaporkan bermasalah, dengan alasan tugas tidak dikumpulkan melalui platform digital tertentu.
“Siswa yang tidak mengumpulkan tugas melalui platform itu disebut tidak diperiksa dan tidak diberikan nilai,” jelas sumber tersebut.
Selain aspek akademik, laporan internal juga memuat dugaan perilaku yang berdampak pada psikologis siswa. Beberapa siswa mengaku mengalami tekanan selama proses belajar mengajar, termasuk penggunaan kata-kata kasar dan perlakuan yang dianggap merendahkan di dalam kelas.
Dalam kasus lain, bagian kesiswaan disebut pernah menerima laporan dugaan kekerasan fisik terhadap siswa yang kemudian berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian oleh orangtua.
“Jadi ada dalam satu kasus, orangtua siswa meminta pertanggungjawaban sekolah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kasus lain melibatkan siswa yang ditegur terkait atribut sekolah dan dilaporkan mengalami pemukulan,” ujar sumber tersebut.
Kritik juga datang dari kalangan alumni yang menilai bahwa penunjukan calon kepala sekolah harus mempertimbangkan integritas dan keteladanan. Mereka khawatir jika polemik ini diabaikan, akan berdampak pada reputasi sekolah yang selama ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan di Maluku Tengah.
Para guru dan orangtua siswa berharap Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur Maluku, dapat mengevaluasi kembali rencana pengangkatan tersebut secara objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan aspirasi warga sekolah serta dokumen yang ada.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Marthinus Nanlohy melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan tanggapan. Hal yang sama juga terjadi saat konfirmasi diajukan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.(Ni-02)
