Ambon.nusainanews.com – Polemik terkait anggaran penertiban di Kabupaten Buru semakin mengemuka setelah adanya pernyataan resmi dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang membantah keberadaan alokasi dana penertiban gunung Botak tersebut dalam struktur anggaran daerah. Isu ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Permasalahan ini mencuat ketika sejumlah pihak mempertanyakan dasar pelaksanaan kegiatan penertiban yang diduga menggunakan sumber dana pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, publik menuntut kejelasan terkait apakah kegiatan tersebut memiliki legitimasi anggaran atau tidak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buru sebelumnya menyampaikan bahwa tidak terdapat pos anggaran khusus untuk kegiatan penertiban sebagaimana yang dipersoalkan.
“Pemda Buru tidak pernah ada anggaran untuk penertiban Gunung Botak “banta AZIS Tomia terkait penjelasan DJalaludin Salampessy terkait dana APBD Pemda .
Polemik tersebut juga semakin berkembang setelah upaya konfirmasi ulang yang dilakukan wartawan kepada Sekda Kabupaten Buru dengan mengirim Rekam Vidio, Ia tidak lagi tanggapan lanjutan. Kondisi ini menimbulkan kesan tertutup dan memperbesar spekulasi di tengah masyarakat.
Pernyataan ini justru memicu perdebatan baru, terutama di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik yang menilai adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dan realitas di lapangan.
“Tidak ada anggaran penertiban yang dialokasikan dalam APBD Rp.800 juta untuk kegiatan tersebut,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa aktivitas penertiban yang terjadi di lapangan membutuhkan dukungan logistik dan operasional yang tidak mungkin berjalan tanpa dukungan anggaran. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggunaan anggaran dari pos lain atau mekanisme yang tidak transparan.
Seorang pengamat kebijakan publik daerah yang namanya tidak ingin di publikasikan menyatakan bahwa polemik ini harus dijelaskan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya publik.
“Setiap kegiatan pemerintah harus memiliki dasar anggaran yang jelas. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika pemerintahan,” kata pengamat kebijakan publik.
Ketidakjelasan ini dinilai dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam meredam polemik yang berkembang.
Pemerintah Kabupaten Buru diharapkan segera memberikan penjelasan resmi dan komprehensif terkait isu ini, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Tim)
