Ambon, NusaInaNews.com – Musyawarah Adat Masyarakat Jazirah Lawa Lete Mena Hetu resmi digelar di Hotel Santika Premiere Ambon, Minggu (23/11/2025).
Menghadirkan raja-raja adat, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan berbagai unsur pemerintah dalam upaya memperkuat kembali tatanan adat serta memajukan masyarakat Jazirah.
Acara ini mengangkat tema “Jazirah Maju Bersama Membangun Jazirah Par Maluku Pung Bae” dan menjadi momentum penting bagi 22 Negeri di wilayah Jazirah untuk menyatukan kembali visi adat, budaya, serta arah pembangunan.
Ketua Panitia, Raub Pellu, dalam laporannya mengumumkan keputusan penting Majelis Latupati terkait masa depan organisasi adat Jazirah. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01/MPL-JL/2025, diputuskan:
1. Melepaskan diri dari Perhimpunan Anak Negeri Jazirah (Henahetu) yang dinilai telah menyimpang dari adat istiadat serta AD/ART organisasi.
2. Membentuk organisasi kemasyarakatan baru bernama, Persatuan Anak Negeri Membangun Jazirah (Restu Jazirah).
3. Menetapkan lambang/Logo Hetu Jazirah yang akan diumumkan pada Musyawarah Besar ke-1.
4. Keputusan berlaku sejak 14 November 2025.
Raub Pellu menegaskan bahwa Jazirah memiliki populasi besar dan potensi strategis di Provinsi Maluku.
“Beta (Saya) mau sampaikan, di Jazirah ini pemilih terbesar di Maluku. Potensi ini harus dikelola dengan baik untuk masa depan negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Latupati, H. Ali Slamat, dalam sambutannya, menekankan bahwa musyawarah ini adalah panggilan leluhur untuk mengembalikan persatuan.
“Hari ini Jazirah memanggil kembali anak-anaknya. Kita datang bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai penjaga adat dan pewaris amanah leluhur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan wadah adat baru ini bukan sekadar simbol, tetapi alat perjuangan untuk:
Mengangkat martabat anak negeri, Menata kekuatan adat, Menjaga hak ulayat dan laut adat, Menguatkan generasi muda agar tidak tercerabut dari akar budaya.
Ali Slamat menutup sambutannya dengan seruan persatuan:
“Mulai hari ini, Jazirah harus berdiri sebagai satu tubuh, satu adat, satu sejarah, satu langkah, satu masa depan.”
Upupasoloa Jazirah, Kombes Pol. Hujrah, dalam sambutan tegasnya mengingatkan seluruh unsur masyarakat agar tidak mengatasnamakan Jazirah untuk kepentingan pribadi.
“Potong semua kepentingan pribadi. Harga diri Jazirah itu nomor satu. Jangan berkhianat atas nama Jazirah,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana-rencana strategis hasil diskusi bersama unsur adat dan masyarakat, antara lain:
Keliling 22 Negeri untuk legitimasi dan perkenalan struktur adat baru, Program pasar murah untuk masyarakat di berbagai wilayah, Penguatan solidaritas lintas agama, Konsolidasi mahasiswa, ASN, TNI–Polri asal Jazirah, Mendorong dukungan pemerintah dalam pembangunan wilayah Jazirah.
Ia meminta seluruh warga untuk menanggalkan perbedaan dan fokus pada pembangunan:
“Mulai hari ini katong (Kami) satu niat untuk kebaikan Jazirah. Siapapun yang terpilih sebagai ketua, jangan pentingkan pribadimu berkorbanlah untuk masyarakat Jazirah.”
Kombes Hujrah kemudian secara resmi membuka Musyawarah Adat pada pukul 13.15 Waktu Indonesia Barat.
Musyawarah Adat ini menjadi tonggak baru bagi 22 Negeri di Jazirah, mempertegas arah persatuan, memperkuat struktur adat, serta memulai kembali perjalanan organisasi adat yang lebih kokoh dan berdaulat.
Dengan terbentuknya Persatuan Anak Negeri Membangun Jazirah, masyarakat berharap wadah ini mampu:
Menata kembali hubungan adat antar-negeri, Membina generasi muda, Menjaga warisan budaya dan tanah ulayat, Mengawal pembangunan daerah bersama pemerintah.
Musyawarah ditutup dengan harapan besar: Jazirah bangkit sebagai satu kesatuan adat yang kuat dan bermartabat demi masa depan Maluku. (NI-01)
