Ambon,nusainanews.com. — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Wajo Alhidayat, secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah.
Dalam penyampaiannya, Wajo mengawali dengan ucapan lintas keagamaan sebagai bentuk toleransi kepada masyarakat Maluku. Ia menyampaikan ucapan Idulfitri kepada umat Muslim serta selamat memasuki masa perayaan keagamaan bagi umat Kristiani di Maluku.
Memasuki substansi, Wajo menegaskan bahwa DPRD akan fokus pada evaluasi tahap awal terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.
“Kami di tahun ini baru menjalani tahap pertama, salah satu sasaran kami adalah bagaimana peningkatan pendapatan daerah di Maluku.”ungkap Alhidayat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam paripurna, target PAD masih berada di angka sekitar Rp800 miliar, dengan realisasi yang baru mencapai 74 persen. Angka tersebut dinilai belum mencerminkan potensi riil daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan.
Wajo juga menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD akan membuka dan membahas secara rinci seluruh dokumen LKPJ guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami berjanji akan membuka laporan pertanggungjawaban ini, termasuk siapa saja yang terlibat. Ini akan kami bahas satu per satu.”janji Wajo.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyampaikan data yang akurat dan tidak menyesatkan. Menurutnya, keakuratan data menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Isu lain yang turut disoroti adalah pelaksanaan proyek strategis nasional di Maluku, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah.
Tak kalah penting, pengelolaan Pasar Mardika sebagai salah satu sumber PAD juga menjadi perhatian. Wajo menilai, dengan anggaran perencanaan yang besar, seharusnya pengelolaan pasar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan rasa aman bagi para pedagang.
“Dengan perencanaan miliaran rupiah, masa masih terjadi kehilangan barang dagangan masyarakat? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.”tegas Wajo.
Dalam fungsi pengawasan, DPRD Maluku meminta agar seluruh dokumen LKPJ diserahkan tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwal yang ditentukan, agar dapat dipelajari secara komprehensif sebelum pembahasan lanjutan.
“Kami berharap gubernur dapat membantu mempercepat penyampaian dokumen, sehingga kami bisa segera melakukan pembahasan secara menyeluruh,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2025 secara ketat, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku.(Red)
